GP Usung Digitalisasi untuk Pembaruan Pelayanan Publik di Karangasem
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, KARANGASEM.
Debat publik kedua Pilkada Karangasem menjadi ajang bagi setiap pasangan calon untuk memaparkan visi mereka dalam memajukan Karangasem.
Debat yang berlangsung di Ballroom The Trans Resort Bali, Seminyak, Kuta Utara, Kabupaten Badung, pada Minggu (3/11) malam, mempertemukan ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Karangasem.
Menariknya, pasangan calon nomor urut 3, I Gusti Putu Parwata dan Pandu Prapanca Lagosa, menampilkan strategi yang inovatif dalam memberikan pelayanan yang murah, transparan, dan efektif.
Mereka menekankan pentingnya digitalisasi sebagai solusi utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Karangasem. Dalam debat ini, mereka menunjukkan ketenangan dan kepiawaian dalam menjawab pertanyaan panelis yang menyentuh tema "Memberikan Pelayanan dan Penyelesaian Persoalan Karangasem".
Tema tersebut terbagi dalam empat subtema: Pelayanan Sengketa Kasus Adat, Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana, Digitalisasi Pelayanan Publik, serta Layanan Kesehatan Masyarakat dan Penyandang Disabilitas.
Gus Par dan Pandu Prapanca Lagosa memperlihatkan keseriusan mereka dalam mengatasi masalah yang hingga kini masih menjadi tantangan di Karangasem, seperti persoalan sampah. Mereka mengusulkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di tingkat kecamatan serta penyediaan alat penghancur sampah yang bernilai ekonomi, sehingga sampah dapat diolah dan dimanfaatkan.
“Kami berkomitmen untuk mengatasi masalah sampah dengan mengajak masyarakat serta pihak ketiga dalam pengelolaan sampah yang terorganisir. Kami akan memisahkan sampah sesuai jenisnya, terutama sampah plastik, agar dapat ditangani secara lebih efektif,” kata I Gusti Putu Parwata.
Selain itu, GP juga menyoroti permasalahan sengketa adat di Karangasem, yang mereka anggap perlu perhatian serius dari pemerintah. Mereka menyebutkan contoh kasus di Desa Adat Bugbug, yang sempat memanas hingga terjadi insiden pembakaran villa. Menurut mereka, kasus tersebut adalah bukti kurangnya keterlibatan pemerintah dalam penyelesaian sengketa adat di masyarakat.
“Masalah sengketa adat di Desa Bugbug telah berlarut-larut akibat kurangnya tindakan pemerintah. Mediasi hanya dijadikan wacana tanpa ada langkah nyata di lapangan,” ujarnya.
Di bidang pelayanan publik, GP berencana menerapkan sistem berbasis digital untuk memberikan pelayanan yang cepat, efisien, dan transparan. Mereka menargetkan pelayanan publik yang lebih terjangkau dan akuntabel di berbagai sektor, mulai dari kesehatan hingga sektor pajak seperti galian C dan sektor pariwisata.
Melalui gagasan ini, Gus Parwata dan Pandu berharap dapat memberikan solusi yang nyata dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Karangasem, guna menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis digital.
Editor: Robby
Reporter: bbn/adv