Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta kepada kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia untuk mengawal program makan bergizi gratis.

Permintaan itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah di Sheraton Grand Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (11/11).

"Saya titip program makan siang gratis. Ini sudah kami uji-cobakan di beberapa sekolah, sudah berjalan dengan baik," kata Gibran.

Gibran mengatakan dalam uji coba itu memang terdapat sejumlah masukan yang menurutnya akan diterima dan diserap dengan baik oleh pemerintah.

"Saya kira di ruangan ini semuanya setuju dengan program yang ini," imbuhnya.

Gibran berpesan agar seluruh kepala dinas pendidikan di Indonesia lebih memberikan perhatian kepada para peserta didik. Ia menitipkan pesan agar tidak ada lagi praktik perundungan atau bullying pada peserta didik.

Namun di sisi lain, Gibran juga mengusulkan UU Perlindungan Guru sebagai payung hukum bagi para tenaga pendidik di Indonesia yang kini rawan berhadapan dengan hukum akibat metode peneguran atau hukuman kepada siswanya.

Gibran pun mencontohkan beberapa kasus kriminalisasi pada guru, seperti kasus guru di Bengkulu yang kehilangan penglihatan mata kanannya yang rusak akibat dikatapel orangtua murid, hingga kasus guru di Sidoarjo yang harus berhadapan dengan hukum usai mencubit siswanya.

"Jadi sekolah itu harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan para murid. Jangan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying. Jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru. Ini salah satu contoh-contoh yang ada sekarang," ujarnya.

Presiden Prabowo menyiapkan pelaksanaan program unggulan Makan Bergizi Gratis. Program itu adalah salah satu tawarannya pada Pilpres 2024.

Prabowo ingin pemerintah menyediakan makanan bergizi secara gratis untuk anak-anak dan ibu hamil. Dia mau ada jaminan perbaikan gizi demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang.

Prabowo akan menggelar program ini secara bertahap hingga bisa mencapai target 82,9 juta orang anak. Anggaran yang dibutuhkan untuk program ini ditaksir mencapai Rp400 triliun per tahun.

Tahap pertama akan dilaksanakan pada awal 2025 dengan anggaran Rp71 triliun. Pemerintah menargetkan 3 juta anak sebagai penerima makan bergizi gratis. (sumber: cnnindonesia.com)