Kondisi sembilan ruang kelas di SDN 1 Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, memprihatinkan. Plafon di ruang-ruang kelas tersebut jebol, dan tiap kali hujan turun, ruang kelas tergenang air. Situasi ini telah berlangsung selama sembilan bulan terakhir.

Plt Kepala SDN 1 Sumberkima, Putu Eriawati menjelaskan, karena kerusakan tersebut, para siswa terpaksa diungsikan ke ruang perpustakaan secara bergiliran. Hal ini dilakukan demi menghindari risiko tertimpa material bangunan yang rusak.

Selain itu, tembok ruang kepala sekolah juga hampir ambruk. Menurut Eriawati, terakhir kali atap sekolah diperbaiki sekitar empat tahun lalu, namun kini kondisinya kembali rusak parah.

Umur bangunan sekolah dengan jumlah siswa mencapai 326 orang ini memang sudah sangat tua. Bahkan sebagian bangunannya tidak memiliki jendela. "Untuk sekarang kami memang belum mengajukan perbaikan. Namun kami sudah menginput data sarprasnya di Dapodik," katanya.

Kondisi tersebut mengundang perhatian Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya. Ia telah mengunjungi SDN 1 Sumberkima untuk meninjau langsung kerusakan yang terjadi. Kata dia, hampir seluruh ruang kelas di sekolah tersebut mengalami kerusakan serius di bagian atap dan plafon.

"Kondisi ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar di sana," katanya.

Ngurah Arya juga mengkritik kualitas pekerjaan proyek perbaikan atap sekolah empat tahun lalu. Menurutnya, pengerjaan saat itu sangat buruk dan kurang pengawasan. "Perbaikan sudah sempat dianggarkan dari DAU dan DAK. Namun kualitas pengerjannya sangat buruk, sehingga cepat rusak," ungkapnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Buleleng ini menegaskan bahwa kerusakan infrastruktur sekolah seperti ini harus menjadi perhatian serius. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Buleleng di bawah kepemimpinan I Nyoman Sutjidra dan Gede Supriatna untuk memprioritaskan infrastruktur pendidikan.

"Pendidikan tidak hanya tentang seragam. Infrastruktur sekolah yang layak dan nyaman untuk belajar sangat penting," ucapnya.

Ia menambahkan, meskipun ada efisiensi anggaran dari pusat hingga Rp25 miliar, pemerintah daerah bisa mencari alternatif pendanaan, salah satunya dari alokasi pajak sektor pariwisata, untuk memperbaiki infrastruktur sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP).