Percepatan penurunan stunting melalui inovasi, teknologi dan kolaborasi menjadi fokus dalam mewujudkan Indonesia unggul. Salah satu pondasi utamanya adalah penguatan kesehatan masyarakat desa, khususnya melalui pengendalian penyakit dan gizi buruk.

Meski prevalensi stunting secara nasional mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan angkanya masih 21,5 persen—melewati ambang batas yang ditetapkan WHO sebesar 20 persen.

Dalam pembukaan Lokakarya Nasional 2025 yang digelar Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) bertema Praktek Baik Implementasi Pengendalian Stunting di Indonesia, peluncuran Program Generasi Maju Bebas Stunting Award 2025, Nutrical, dan Buku Dana Desa untuk Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR ) turut dilakukan. Kegiatan ini berlangsung di Ungasan, Bali, pada 29 April 2025.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, I Wayan Sumarjaya, menegaskan pentingnya peran desa dalam upaya pengentasan stunting.

“Kami selalu mendorong hadirnya desa peduli kesehatan, yaitu desa yang menempatkan isu kesehatan sebagai arah dan prioritas utama dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sinergisitas program, sumberdaya dan sumber dana di desa akan memudahkan upaya desa menuju keluarga sehat dan mandiri,” jelas I Wayan Sumarjaya.

Ia juga menyoroti kompleksitas tantangan kesehatan masyarakat desa, mulai dari akses layanan dasar yang terbatas, kekurangan tenaga medis, hingga kasus penyakit menular dan stunting.

“Karena itu sosialisasi berbasis kearifan lokal diperlukan, serta dukungan pemberdayaan, kolaborasi dan prioritas penggunaan dana desa dalam penyediaan layanan dasar kesehatan di desa akan menciptakan masyarakat yang sehat, kuat dan sejahtera,” tambahnya.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria menyatakan komitmennya dalam mendukung alokasi dana desa untuk penanganan stunting.

“Kementerian Desa juga berkomitmen dan konsisten akan menyiapkan dana desa, dan diharapkan semua perangkat desa memberikan perhatian lebih baik agar penggunaan dana desa dialokasikan dalam jumlah yang cukup untuk menurunkan stunting serta berbagai penyakit,” jelas Ahmad Riza Patria.

Ia juga menekankan pentingnya pemenuhan gizi ibu hamil dan balita.

“Stunting masih menjadi perhatian presiden. Kita tidak ingin lagi anak-anak menjadi stunting, untuk itu ibu hamil dan anak balita harus mendapatkan asupan bergizi yang cukup, sehingga kesehatan menjadi lebih baik, anak-anak dapat belajar dengan lebih baik,” jelas Riza.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Samarinda, dr Rudi Agus, menggarisbawahi pentingnya intervensi melalui pemberian Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus (PKGK) dalam pencegahan stunting.

“Dalam mengatasi stunting, yang kami lakukan adalah pemberian PKGK, karena di dalam PKG itu ada PKMK (Pangan olahan untuk Keperluan Medis Khusus) dan PDK (Pemberian Diet Khusus). Hal ini juga sejalan dengan 11 intervensi spesifik percepatan penurunan stunting, terutama pemberian makanan tambahan protein hewani. Itulah kenapa kita mendukung PKMK dan PDK,” jelas dr Rudi Agus.

Sementara itu, Ketua Umum Adinkes M. Subuh menyatakan bahwa pendekatan melalui perangkat desa mendapat respon positif.

“Melalui Lokakarya 2025 ini, kita melakukan evaluasi terhadap kinerja program terutama pengentasan stunting dan penyakit menular yang dilakukan dinas kesehatan. Dengan kehadiran perwakilan dinas kesehatan dari seluruh wilayah, ini akan menjadi suatu pengetahuan yang nantinya mereka dapat sosialisasikan dan advokasi terhadap perangkat desa,” jelas M. Subuh.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk keberhasilan program pengentasan stunting.

“Karena itu kita terus berinovasi dengan kreativitas dengan menggandeng banyak pihak, pemerintah, organisasi dalam dan luar negeri, masyarakat dan swasta. Program Generasi Maju Bebas Stunting Award 2025, Nutrical, dan Buku Dana Desa yang kita luncurkan hari ini, kita menggandeng semuanya untuk pelaksanaan program hingga satu tahun ke depan, ini adalah partisipasi masyarakat yang diwakili oleh Adinkes,” jelas Subuh.

Generasi Maju Bebas Stunting Award 2025 hadir sebagai bentuk penghargaan untuk mendorong Dinas Kesehatan berinovasi dalam pengentasan stunting. Terdiri dari tiga kategori, yakni inovasi pangan lokal dan PKMK, kolaborasi lintas sektor dan teknologi informasi, serta pemberdayaan masyarakat dalam pemberian ASI dan sistem rujukan berjenjang.