Demokrasi tak akan utuh tanpa suara perempuan. Hal itu ditegaskan oleh Ketut Ariyani, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Provinsi Bali, dalam Seminar Pendidikan Politik bagi Kader dan Calon Kader Perempuan Partai Demokrat di Inna Shindu Beach Hotel, Sanur, Sabtu (31/5/2025).

Menurut Ariyani, partisipasi perempuan di Pemilu 2024 bahkan melampaui laki-laki, dengan selisih lebih dari 40.000 pemilih di Bali. Namun, tingginya angka partisipasi itu belum berbanding lurus dengan keterpilihan atau pengaruh politik mereka.

“Banyak perempuan merasa cukup hanya dicalonkan. Padahal ruang politik menuntut aksi nyata. Kalau hanya duduk manis, siapa yang akan memilih?” tegasnya.

Ia menegaskan, Bawaslu tidak hanya mengawasi pemilu, tapi juga mendorong perempuan menjadi agen perubahan—bukan sekadar pemenuhan kuota administratif. Pemilu bukan panggung formalitas, melainkan ruang perjuangan yang menuntut suara nyata.

Senada dengan itu, Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyentil para politisi perempuan yang justru diam ketika sudah duduk di kursi legislatif.

“Parlemen itu tempat bicara, bukan pameran seni. Kalau diam, siapa yang tahu apa yang ibu perjuangkan,” cetusnya.

Lidartawan juga membagikan keberhasilannya menginisiasi TPS khusus perempuan, yang dinilai menghasilkan partisipasi tinggi dan suasana pemilu yang lebih tertib.

“Perempuan itu kalau dikasih ruang dan dipercaya, hasilnya luar biasa,” ujarnya.

Namun, ia juga menyoroti tantangan serius dalam demokrasi: politik uang dan kampanye semu lewat baliho. Menurutnya, kekuatan justru terletak pada interaksi langsung dan penggunaan media sosial yang cerdas dan bersih.

Dari unsur pemerintah daerah, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Provinsi Bali I Made Artanegara menekankan bahwa pendidikan politik bagi perempuan adalah langkah strategis untuk mengikis budaya patriarki dan stereotip gender.

“Kalau ingin demokrasi yang berkualitas, maka kualitas kader perempuannya juga harus ditingkatkan. Jangan cuma jadi angka keterwakilan,” ujarnya.

Dukungan terhadap peningkatan kapasitas perempuan juga datang dari kalangan akademisi. Dosen FISIP Universitas Warmadewa, Drs. I Nyoman Wiratmaja, M.Si, menyampaikan bahwa literasi politik adalah kunci agar perempuan tak hanya hadir simbolik, tapi punya pengaruh nyata.

“Perempuan harus tahu cara kerja politik, cara berkomunikasi politik, dan cara memperjuangkan aspirasi. Itu tidak bisa instan—harus dimulai dari pendidikan politik,” tegasnya.

"Seminar ini mengingatkan bahwa politik bukan hanya soal elektabilitas, tapi soal keberanian bicara, strategi membangun kepercayaan, dan konsistensi memperjuangkan rakyat. Perempuan yang ingin menang di panggung politik harus berani keluar dari bayang-bayang kuota, dan membuktikan diri lewat kerja nyata," pungkasnya.