Bendesa Adat Batuyang, Kecamatan Sukawati, Guru Made Sukarta, menyuarakan kritik tajam terhadap peran Majelis Desa Adat (MDA) yang dinilainya telah melenceng dari semangat awal pendiriannya.

Menurutnya, MDA perlu dievaluasi total agar kembali ke fungsinya sebagai forum komunikasi antar-bendesa adat, bukan sebagai lembaga struktural yang terkesan memiliki kekuasaan atas desa adat.

“MDA bukan atasan kami. Atasan kami adalah krama desa yang memilih kami secara sah, dan secara niskala kami dijaya-jaya oleh Ida Bhatara di pura, bukan di kantor MDA,” tegasnya, Selasa (15/7/2025).

Guru Made menilai, perubahan peran MDA menjadi institusi bak badan struktural justru menciptakan jarak dan tekanan terhadap desa adat. Sejumlah kebijakan dan bantuan yang disalurkan melalui MDA, menurutnya, kerap disertai tekanan administratif hingga ancaman.

“Kami di desa adat sudah sejak lama mendorong agar peran MDA dikaji ulang. Jangan sampai MDA hanya jadi alat pemerintah yang memerintah dan mengatur. Jika fungsinya hanya sebagai saluran instruksi dan bukan forum dialog, itu bukan pembinaan, tapi tekanan,” ujarnya.

Ia menegaskan, MDA seharusnya menjadi forum komunikasi yang setara antar-bendesa adat, bukan lembaga otoritatif yang mengatur dari atas.

Guru Made juga menyoroti dominasi MDA sebagai perpanjangan tangan pemerintah, terutama dalam penyaluran dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan berbagai instruksi formal. Meski hal itu tak masalah selama dijalankan secara terbuka dan adil, ia mengkritik praktik yang cenderung sewenang-wenang.

“Kalau karena beda pendapat kami lalu tidak diberi SK untuk dana BKK, itu sudah masuk ke wilayah tekanan. Itu yang tiang tidak setuju,” tegasnya lagi.

Tak hanya soal peran, Guru Made turut mengkritisi struktur dan gaya kepemimpinan MDA yang dinilainya belum representatif dan kurang terbuka terhadap kritik. Saat pihaknya menyampaikan masukan, respons yang diterima justru tidak mencerminkan semangat dialog.

Guru Made berharap ke depan MDA bisa kembali ke ruh awal pendiriannya sebagai wadah komunikasi, pembinaan, dan penguatan desa adat, bukan lembaga yang menekan dan mengatur. Evaluasi menyeluruh dinilainya menjadi kebutuhan mendesak demi menjaga kemandirian dan martabat desa adat di Bali.