Caleg Istri Pejabat Meresahkana
images.google.com
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, JEMBRANA.
caleg jembranaKehadiran istri pejabat sebagai calon legislatif (caleg) melahirkan kekhawatiran tersendiri di kalangan caleg lainnya. Mereka mensinyalir para caleg yang merangkap menjadi istri pejabat tersebut memanfaatkan kedudukan suaminya dalam merengkuh dukungan di kalangan PNS termasuk juga dengan memainkan isu rencana mutasi besar-besaran yang akan dilaksanakan oleh Pemkab Jembrana dalam waktu dekat ini.
Sinyalemen ini didasari lantaran adanya indikasi kampanye terselubung dalam berbagai kegiatan yang melibatkan PNS namun terbungkus dalam kemasan kegiatan Dharma Wanita atau PKK. "ada indikasi ke arah itu, apalagi caleg istri pejabat tersebut duduk dalam kepengurusan organisai yang melibatkan PNS," ujar salah seorang caleg yang enggan disebutkan namanya, Selasa (27/1).
Untuk mengerahkan masa terutama dalam kegiatan yang melibatkan PNS, katanya, caleg istri pejabat tersebut memainkan isu rencana mutasi besar-besaran yang tidak lama lagi akan digelar oleh Pemkab Jembrana. "Bisa saja isu mutasi dijadikan komoditi politik sehingga para pegawai ketakutan sehingga berkenan hadir dalam acara serta memberikan mengulurkan dukungannya kepada caleg istri pejabat tersebut," terangnya.
Isunya, cara-cara memnafaatkan kekuasaan suami seperti ini sudah dilakukan oleh salah satu caleg istri pejabat dengan membentuk koperasi wanita (kopwan). "Memang tidak menyasar pegawai namun langsung ke masyarakat. Setelah kopwan terbentuk, pengurusnya direkrut oleh caleg istri pejabat tersebut. Sebagai balas jasa, pengurus kopwan diharapkan mengalirkan dukungannya ke caleg istri pejabat tersebut," ujarnya.
Plt Sekda Jembrana Gede Suinaya ketika ditemui, Selasa (27/1) membantah hal tersebut. Menurutnya Pemkab Jembrana tidak akan memberikan fasilitas apapun kepada istri pejabat untuk digunakan kepentingan Pileg 2009. Saat disinggung isu rencana mutasi dipakai komoditi politik, Suinaya pun membantahnya. Menurutnya PNS di Pemkab Jembrana jangan pernah khawatir dengan mutasi dimaksud karena semua PNS di Pemkab Jembrana sudah mengantongi kinerjanya masing-masing.
"Tidak ada hubungannya antara rencana mutasi dengan kepentingan politik. Pokoknya kerja yang baik, jangan pikir yang macam-macam, soal nanti mutasi yang penting tidak langgar aturan," terang Suinaya.
Reporter: bbn/dey
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
