Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang biasa mangkal di sekitar pos pemeriksaan KTP, depan loket tiket dan depan pertokoan Gilimanuk digusur. Penggusuran ini dilakukan lantaran kehadiran mereka di pintu gerbang Bali Barat dinilai menganggu pemandangan.

Sebelum ditertibkan, pada Senin (13/7) kemarin, puluhan pedagang lokal yang berjualan di sebelah selatan pos pemeriksaan KTP, depan loket tiket pelabuhan dan didepan pertokoan Gilimanuk diberikan peringatan agar tidak berjualan lagi di tempat tersebut mulai Selasa (14/7).

Kendati diberikan peringatan, sejumlah PKL masih tetap membandel sehingga Selasa (14/7), Satpol PP kembali mendatangi tempat tersebut. Satpol PP yang dipimpin Kasi Operasional Trantib, IB Brahmantara bersama Lurah Gilimanuk, IGN Darma Putra kembali menyarankan agar mereka pindah dari lokasi itu ke tanah kosong di sebelah selatan Terminal Gilimanuk.

Namun, lantaran membandel, Satpol PP terpaksa menggusur paksa dagangan mereka. Dari dialog yang disampaikan, para PKL minta keadilan agar penggusuran juga dilakukan kepada pedagang yang ada di dalam Pelabuhan Gilimanuk. Permintaan itu langsung ditindaklajuti Darma Putra dengan berkoordinasi ke ASDP selaku pemilik otorita pelabuhan.

IGN Darmaputra, ketika dikonfirmasi Selasa (14/7) mengatakan mereka bukan dilarang berjualan di dekat pelabuhan tetapi hanya ditata dengan memindahkan ke tanah kosong di sebelah terminal agar kelihatan lebih rapi.

”Sebelumnya hal tersebut telah kami sosialisasikan berkali-kali. Mereka kami berikan tempat baru. Permintaan agar pedagang dalam pelabuhan juga ditertibkan, kami sudah koordinasikan dengan ASDP,” terangnya.

Dikonfirmasi terpisah, IB. Brahmantara, mengatakan pihaknya bersama pihak Kelurahan Gilimanuk telah melakukan sosialisasi terkait dengan pemindahan lokasi berjualan tersebut. Tambah Brahmantara, dalam penertiban tersebut ada 29 pedagang yang digusur.

“Sebelumnya kita sudah melakukan upaya persuasif, namun karena ada yang tak mau pindah terpaksa kita pindahkan paksa. Kami berupaya alat serta dagangan mereka tidak ada yang rusak dalam pemindahaan itu,” jelasnya.

Brahmantara membantah ketika dikatakan kalau penggusuran tersebut dikatakan mendadak. Menurutnya sebelum penggusuran dilakukan, pihaknya maupun kelurahan sudah melakukan pembinaan agar mereka tidak berjualan di tempat itu karena selain menganggu keamanan dan ketertiban juga tempat tersebut dilarang untuk berjualan. (dey)