Fraksi Demokrat Klungkung Soroti Pariwisata Nusa Penida Semrawut Karena Sampah
Rabu, 10 Juli 2019,
10:31 WITA
Follow
beritabali.com/ist
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, KLUNGKUNG.
Beritabali.com, Klungkung. Fraksi Partai Demokrat Klungkung menyoroti pengembangan kepariwisataan terutama di Nusa Penida yang dinilai semrawut karena masalah sampah.
[pilihan-redaksi]
“Sampai saat ini belum ada design yang jelas dari pemerintah dan pariwisata Nusa Penida masih bergulat dengan kroditnya permasalahan sampah, bahkan tidak adanya kebijakan penganggaran yang jelas sebagai dukungan terhadap TOSS,” demikian pernyataan yang dikeluarkan Fraksi Partai Demokrat DPRD Klungkung.
“Sampai saat ini belum ada design yang jelas dari pemerintah dan pariwisata Nusa Penida masih bergulat dengan kroditnya permasalahan sampah, bahkan tidak adanya kebijakan penganggaran yang jelas sebagai dukungan terhadap TOSS,” demikian pernyataan yang dikeluarkan Fraksi Partai Demokrat DPRD Klungkung.
Gde Artison Andarawata saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Klungkung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (PPA-PBD) Kabupaten Klungkung Tahun 2018, Senin (8/7) lalu.
[pilihan-redaksi2]
Lebih lanjut, Artison yang akrab dipanggil Soni ini mengungkapkan masalah lingkungan hidup yang terjadi di Klungkung. Kata Soni, sejak diberlakukannya UU No 18 Tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Klungkung tidak lagi memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Lebih lanjut, Artison yang akrab dipanggil Soni ini mengungkapkan masalah lingkungan hidup yang terjadi di Klungkung. Kata Soni, sejak diberlakukannya UU No 18 Tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Klungkung tidak lagi memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Lanjut ia menjelaskan, TPA yang masih menerapkan system open dumping harus mengubah system pengelolaannya menjadi system sanitary landfiil ataupun system control landfiil. Namun yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Klungkung sampai saat ini masih menerapkan system open dumping dan tentu berakibat buruk terhadap emisi gas methan.
“Untuk itu, kami mohon tanggapan Bupati Klungkung atas kondisi ini,” jelas anggota DPRD Klungkung Dapil Kecamatan Banjarangkan itu. (bbn/tra/rob)
Berita Klungkung Terbaru
Reporter: -
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
