Penyusunan RAPBD NTB Disesuaikan Konsep 'Gerbong Lokomotif'
Kamis, 22 Agustus 2019,
13:00 WITA
Follow
beritabali.com/ist
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, NASIONAL.
Beritabali.com, Lombok. Mendukung tercapainya visi jangka panjang dan menengah pembangunan tahun 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah daerah menerapkan konsep 'gerbong lokomotif' untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD)nya.
[pilihan-redaksi]
Artinya, akan ada penentuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana yang bisa menjadi lokomotif, gerbong atau penumpang untuk pelaksanaan lima program unggulan tahun 2020 dalam mengatasi kemiskinan di NTB.
Artinya, akan ada penentuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana yang bisa menjadi lokomotif, gerbong atau penumpang untuk pelaksanaan lima program unggulan tahun 2020 dalam mengatasi kemiskinan di NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Ir Wedha Magma Ardhi MT mengatakan, inti dari konsep 'gerbong lokomotif' yang dijabarkannya adalah untuk meningkatkan kinerja. Dengan menentukan OPD-OPD mana yang menjadi lokomotif, akan mampu menjadi gerbong untuk penumpang-penumpangnya.
"Dengan menentukan siapa lokomotif, untuk menjaga terwujudnya indikator-indikator utama di daerah," kata Wedha Magma, saat jumpa pers
Pembahasan Terkait Ekspos Nota Keuangan APBD 2020, di kawasan Sayang-sayang, Kota Mataram, Rabu (21/8).
Hadir mendampingi dalam pembahasan ini Plh Kepala Bapeda Propinsi NTB, Hajah Eva Dewiyani SP, serta Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Propinsi NTB, H Zainul Islam MM. Dijelaskan oleh Wedha Magma, dalam upaya mengatasi kemiskinan, diatas semua itu akan ada skala prioritas dan disepakati dari Pemda ke pemerintah kabupaten dan kota. Karena komitmen pemerintah adalah bagaimana mengatasi 500 desa miskin yang ada di NTB saat ini.
"Pertama program unggulan kita adalah revitalisasi Posyandu. Pembangunan jalan dan jembatan. Perumahan dan permukiman. Kelistrikan, energi dan daya mineral, bencana alam, dan pembangunan perhubungan," jelas Wedha Magma, seraya menyebut Dinas PU sebagai salah satu OPD yang akan menjadi lokomotif RAPBD 2020 nanti.
Terkait pembahasan APBD, Kepala Bapeda menjelaskan secara eksplisit tertuang dalam pembahasan yang panjang. "Tentunya dinamika ini kami sampaikan nanti, bagaimana mekanisme di dewan nanti," terang Wedha Magma lagi.
[pilihan-redaksi2]
Tentang rencana penetapan APBD tahun 2020 Plh BPKAD, H Zainul Islam MM mengatakan sudah dilakukan tanggal 13 Agustus 2019 lalu. Dan surat edaran sudah dilaksanakannya ke semua jajaran per 14 Agustus 2019. Program-program prioritas pun sudah disampaikan. Dan tahapan dalam penyusunan sudah disesuaikan.
Tentang rencana penetapan APBD tahun 2020 Plh BPKAD, H Zainul Islam MM mengatakan sudah dilakukan tanggal 13 Agustus 2019 lalu. Dan surat edaran sudah dilaksanakannya ke semua jajaran per 14 Agustus 2019. Program-program prioritas pun sudah disampaikan. Dan tahapan dalam penyusunan sudah disesuaikan.
Untuk lima program unggulan 2020 yang meliputi pengentasan kemiskinan, infrastruktur, industrialisasi, revitalisasi posyandu dan stunting, serta program Zero Waste, Pemprov menganggarkan dalam RAPBD sebesar Rp 5,68 triliun lebih. Dengan komposisi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3,44 triliun lebih, dan Belanja Langsung sebesar Rp 2,24 triliun lebih. (bbn/lom/rob)
Reporter: bbn/lom
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
