BPK Gelar Konferensi Internasional Dorong Pembangunan Berkelanjutan

Kamis, 10 Oktober 2019, 12:15 WITA Follow

beritabali.com/ist

IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) menggelar Konferensi Internasional tentang tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara guna mendorong pembangunan berkelanjutan.

[pilihan-redaksi]
Konferensi ini merupakan forum berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang isu-isu pembangunan berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan. Selain itu juga memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pengelolaan keuangan negara untuk mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan di dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, di sela pembukaan konferensi yang berlangsung di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Bali di Renon, Kota Denpasar, Kamis (10/10).

"Konferensi ini digelar berdasarkan pengalaman BPK RI dalam berkontribusi secara strategis guna mendorong pembangunan berkelanjutan melalui pemeriksaan," jelasnya.

Dalam hal ini BPK RI pada 2016 bergabung dengan Intosai Knowledge Sharing Committee (KSC) dan Intosai Development Initiative (IDI) pada program pengembangan kapasitas pemeriksaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

[pilihan-redaksi2]
Dalam kerangka tersebut, BPK RI juga melakukan pemeriksaan kesiapan pemerintah mengimplementasikan SDGs dan telah menyampaikan hasil pemeriksaan yang diterbitkan pada Juli 2019 pada forum Intosai KSC, IDI dan UN DESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs).

"Kami memang mendukung SDGs serta bagaimana dalam melaksanakan SDGs disetiap negaranya. Serta bagaimana dapat mendorong SDGs bisa dijalankan di masing-masing negara dengan kita melakukan pemeriksaaan," ujarnya.

Dia menambahkan, dalam Konferensi Internasional tentang tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara guna mendorong pembangunan berkelanjutan ini akan ada panel diskusi juga dengan topik pembicaraan terkait kemampuan akuntabilitas selain membahas SDGs tersebut.