Surat yang mencatut nama Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr H Zulkieflimansyah beredar di sejumlah media sosial dan WhatsApp group pada Selasa (10/11).

Surat yang beredar tersebut, terkait permintaan dana pengamanan Pilkada 2020 kepada perusahaan swasta yang beroperasi di daerah NTB. 

Kepala Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy S Sos MM menegaskan, bahwa surat yang mencatut nama Gubernur tersebut adalah hoaks alias informasi bohong. 

Dan Gubernur merasa dirugikan dengan beredarnya hoaks tersebut. Pasalnya, kalau menyangkut urusan anggaran Pilkada, sudah disiapkan oleh masing-masing daerah di APBD murni maupun di  APBD perubahan.

"Ini adalah ulah oknum atau segelintir orang yang memanfaatkan situasi. Kami harap masyarakat agar jangan terpancing oleh hoaks," ujar Najamuddin, dikutip dari rilis Humas Pemprov NTB, Selasa (10/11). 

Najamuddin mengatakan, sesaat setelah surat tersebut beredar, tim Public Relation Command Center (PRCC) Humas dan Protokol Pemprov NTB melakukan penelusuran, melalui teknologi informasi.

Tim menggunakan pencarian kemiripan gambar oleh Google Image, didapatkan gambar yang mirip. Terlihat adanya konten tulisan yang dibuat sangat mirip, dengan surat yang beredar sebelumnya. Yang mencatut nama pimpinan di daerah lain. 

"Intinya, surat itu meminta permohonan dana ke berbagai perusahaan daerah, untuk pelaksanaan Pilkada dan dikirim ke rekening tertentu," ungkap Najamuddin Amy.

Diterangkan, dalam penelusuran tim PRCC, berbagai daerah juga secara bersamaan mendapatkan hoaks yang sama. Seperti DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Jawa Barat. 

Najamuddin Amy berharap, masyarakat bijak menerima sebuah informasi. Apalagi yang belum pasti kebenarannya. Agar selalu check and balance, terlebih Informasi tersebut cukup sensitif.

"Pernyataan kami ini sekaligus sebagai klarifikasi atau bantahan terhadap surat yang beredar itu," tegas Najamuddin.

Di media sosial dan sejumlah WhatsApp group, beredar surat tertanggal 9 November 2020 perihal permohonan bantuan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada. Surat tersebut ditujukan ke Presiden Direktur PT SMS. 

Dalam sepotong surat itu tertulis nama Gubernur yang dicatut oleh oknum yang ingin memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu.
 Soal anggaran Pilkada 2020, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB, Suhardi Soud mengatakan, anggaran Pilkada di tujuh kabupaten/kota berasal dari APBD. 

Sementara dari APBN ada tambahan dana untuk kepentingan dana untuk kepentingan penerapan protokol Covid-19.

"Tidak boleh ada penggunaan dana lain selain APBD. Dan itu berlaku untuk seluruh penyelenggara pemilu," kata Suhardi Soud, menerangkan bahwa Pemkab dan Pemkot yang menyelenggarakan Pilkada telah menyelesaikan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). 

Untuk pembiayaan pemilihan serentak. Situs resmi KPU NTB, total biaya yang dihibahkan oleh tujuh Pemkab dan Pemkot kepada KPU kabupaten/kota penyelenggara pemilihan serentak, sebesar Rp 147.368.100.000.