Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan di Bali Belum Optimal
beritabali/ist
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengajak semua pihak, terutama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk bekerja optimal untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat kedepannya.
"Meskipun angkanya masih di atas rata-rata nasional, namun masih belum optimal apalagi maksimal. Ini tantangan kita agar acara seperti ini tidak sekedar seremonial saja," Tukas Sekda Dewa Indra dalam acara Pengukuhan TPAKD Kabupaten/Kota se-Bali di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Rabu (2/12) pagi.
Sekda Dewa Indra berharap pembentukan TPAKD di Kabupaten/Kota, harus jadi langkah awal untuk bekerja lebih keras lagi kedepannya.
"Langsung bekerja untuk petakan persoalan, bagian mana yang belum tersentuh dan diselesaikan bersama, sehingga fokus sasaran kita jelas dengan strategi tepat. Kita berharap tahun depan (angka literasi dan inklusi keuangan, red) bisa meningkat, itu ukuran kita," Harapnya.
Di sisi lain, Birokrat asal Pemaron, Kabupaten Buleleng ini menyampaikan apresiasi atas peran OJK, yang terus meningkatkan upaya untuk turut membangun perekonomian di Bali. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada kepala kantor OJK untuk sinergi bersama aksi- aksi keuangan daerah, guna mendorong perekonomian di Bali.
"Kita bersama OJK terus berupaya memperluas akses keuangan bagi masyarakat kita dan kabupaten kota harus mendukung penuh langkah kita. Contohnya kurbali.com (website kredit usaha rakyat, red) saya kira belum banyak yang mengakses, apalagi yang direalisasikan kreditnya," Singgungnya.
"UMKM kita itu jumlahnya ratusan ribu. Idealnya semua tahu dan bisa akses informasi tentang KUR ini.Serapan KUR kita di Bali cukup baik, tapi belum optimal," Imbuhnya lagi.
Sekda Dewa Indra juga melaporkan bahwa saat ini di lingkungan Pemprov Bali tidak ada lagu transaksi tunai alias cash less.
"Kita dorong lagi cash less ini ke penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard,red ) sebagai standarisasi pembayaran. Hal ini harus diperluas terus ke kabupaten/kota, harus jadi lifestyle," Ungkapnya.
Reporter: Humas Bali
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
