Sudah hampir satu tahun pandemi Covid-19 melanda dan mewabah di Indonesia. Sepanjang masa itu juga pandemi telah menggempur berbagai sendi kehidupan manusia. 

Pembahasan kebijakan ekonomi dan kesehatan menjadi titik puncak pergolakan dilematika pemerintah dan masyarakat di bawah. Penentuan prioritas apa yang harus didahulukan, menjadi hal yang tidak mudah. 

Mengutamakan perekonomian dengan mengabaikan protokol kesehatan laksana bunuh diri atau setidaknya bakal sering nampak/terdengar berita duka berseliweran di sekitar kita. Namun jika mengutamakan kesehatan semata dengan mengabaikan perekonomian, akan dihadapkan pada persoalan bagaimana pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat. 

Jalan tengah yang sering diambil kemudian adalah tetap menjalankan roda perekonomian secara terukur dan selektif dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Rilis berita resmi statistik Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 November 2020 menyatakan bahwa pada triwulan III 2020 Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami penurunan sebesar Rp. 98,3 triliun (3,49 persen) dibanding periode sama tahun 2019, meskipun jika dibandingkan triwulan II 2020, naik sebesar 5,05 persen.  

Di Bali, PDRB triwulan III 2020 terkonfirmasi juga turun sebesar Rp. 9,39 triliun  atau turun sebesar 12,28 persen dari PDRB triwulan III 2019, meskipun nyatanya mengalami kenaikan sebesar 1,66 persen dibanding triwulan II 2020. 

Di sisi kesehatan, dikutip dari laman Satgas Penanganan Covid-19 https://covid19.go.id, secara nasional hingga tanggal 6 Januari 2021 perkembangan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per hari sudah hampir menyentuh 9.000 orang, mempunyai tren terus meningkat sejak pertama kali muncul. 

Di Bali, meski pada awal September hingga pertengahan November 2020 perkembangan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per hari menunjukkan tren menurun, namun setelahnya kembali meningkat hingga saat ini. Kasus positif Covid-19 terbanyak dalam sehari di Bali terjadi pada tanggal 3 Desember 2020 yaitu sebanyak 230 orang. 

Kebijakan pengetatan protokol kesehatan di awal tahun 2021 kembali digulirkan, yang di sampaikan langsung oleh Ketua Komite Penanganan Covid-19 pada tanggal 6 Januari 2021. Yang terbaru, di Bali ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 01 tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 perihal pelaksanaan kegiatan masyarakat dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali. 

Upaya kebangkitan perekonomian di Indonesia secara umum, rupanya arahnya masih harus terukur dengan terjaganya kesehatan masyarakat terhadap imbas yang dihadirkan dari pandemi Covid-19.

Guna tetap berjalannya perekonomian di Indonesia, beberapa penelitian menyebutkan bahwa meskipun Covid-19 memberikan dampak negatif terhadap sebagian besar sektor ekonomi, sektor perdagangan online (e-commerce) adalah salah satu sektor yang masih dapat  bertahan  di tengah situasi pandemi.  

E-commerce adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk (barang dan jasa), dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. 

Melihat keberlangsungan ekonomi di tengah masyarakat selama pandemi, ada hal menarik, ternyata perdagangan online (e-commerce) justru menggeliat. Menurut kajian big data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) seputar perdagangan online (e-commerce) di Indonesia, khususnya pada platform marketplace selama pandemi, sektor ini cukup potensial untuk dikembangkan. 

Hal ini dipicu oleh tuntutan harus mengurangi kontak fisik selama bertransaksi saat pandemi, sehingga preferensi berbelanja masyarakat bergeser dari semula berbelanja secara konvensial dengan mendatangi pusat perbelanjaan berubah menjadi belanja online.

Sejak terjadi pandemi Covid-19 awal tahun 2020, tren perdagangan online naik setiap bulannya. Terjadi penurunan hanya di bulan Maret dan April 2020, karena saat itu merupakan awal pemerintah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Jika dilihat secara triwulan, tren perdagangan online juga mengalami kenaikan. Geliat perdagangan online triwulan III 2020 meningkat menjadi sekitar dua kali lipat dibanding triwulan I 2020. Produk yang memiliki peminat tinggi dan terus meningkat adalah perlengkapan rumah, dan menyusul setelahnya produk perawatan dan kecantikan. 

Produk souvenir dan pesta pada bulan Agustus 2020 menunjukkan geliat positif yang terbesar kedua setelah perlengkapan rumah. Hal ini diduga terjadi seiring pada bulan-bulan sebelummnya ada kebijakan agar melarang atau setidaknya menunda pesta perkawinan.

Masih dalam kajian big data oleh BPS, jika dirinci berdasarkan kategori produknya, pada kategori produk olahraga, empat bulan  pertama tahun 2020, produk berupa asesoris olahraga, baju olahraga, dan alat pancing merupakan produk-produk olahraga yang paling diminati. 

Namun demikian pada bulan Mei 2020 dan setelahnya, minat produk olahraga sebagian besar orang bergeser pada produk asesoris dan komponen sepeda. Sedangkan untuk jenis produk kesehatan yang paling diminati selama pandemi adalah suplemen makanan dan alat medis lainnya yg terdiri dari masker, termometer, oksigen tabung, dan alat-alat pertolongan pertama. 

Untuk kategori produk makanan dan minuman di marketplace yang paling diminati adalah produk makanan siap saji, makanan instan, makanan beku, produk camilan dan minuman bubuk. 

Geliat meningkatnya perdagangan online ini idealnya merata dan mampu dimanfaatkan dan dinikmati seluruh masyarakat di Indonesia, sehingga sektor yang masih dapat bertahan selama pandemi ini juga dapat menggerakkan roda perekonomian daerah setempat. 

Hal ini bisa jadi penting terutama pada daerah seperti Bali yang sumber perekonomian utamanya adalah pariwisata, yang masih tertahan untuk dapat digenjot kebangkitannya. Bali dengan kepemilikan industri kreatif yang melimpah dan infrastruktur teknologi serta penetrasi internet yang besar, jika produk-produknya masuk marketplace secara kompetitif, seharusnya juga akan mampu menggerakan ekonomi daerahnya. 

Namun demikian faktanya sektor perdagangan online (e-commerce) di Indonesia nampaknya masih didominasi oleh pedagang online yang berdomisili di Pulau Jawa. Produk-produk yang berada di marketplace, banyak dijual oleh pedagang yang berdomisili di DKI Jakarta (34,95%), Jawa Barat (26,17%), Jawa Timur (13,52%), Jawa Tengah (10,94%), dan Banten (7,32%) sedangkan provinsi lainnya berkisar sebesar  7,10% dari seluruh total produk yang terjual. 

Tentu saja hal ini dikarenakan Pulau Jawa selain berpenduduk besar juga memiliki infrastruktur teknologi dan penetrasi internet terbesar. Realitas ketidakmerataan dalam infrastruktur teknologi dan penetrasi internet di seluruh wilayah di Indonesia menjadi tantangan yang harus dihadapi sektor perdagangan online (e-commerce).

Dan tentu saja tantangan di sektor ini tidak tunggal, karena geliat perdagangan online (e-commerce) memerlukan sektor pendukung yaitu ketersediaan sektor transportasi dan pergudangan. Keterlambatan supply barang dan pengiriman barang ke konsumen menjadi prioritas untuk dihindari. 

Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, memang sebagian masyarakat  tetap  memilih untuk membeli kebutuhan secara online karena hal ini dianggap sebagai pilihan terbaik. Masyarakat yang mampu menangkap berbagai fenomena di atas dan dapat memanfaatkannya dengan sebaiknya akan dapat meraup keuntungan secara optimal. Apalagi jika pemerintah juga menyadarinya dengan memberi ruang dan mendukung dengan kebijakan tepat sasaran bagi segenap masyarakat.

Oleh
Suprapto

Penulis adalah Statistisi Muda di BPS Kabupaten Jembrana