Politikus PDIP, Andreas Hugo Pareira membela pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari soal peluang sistem pemilu proporsional tertutup kembali diberlakukan pada 2024.

Menurut Andreas, tak ada yang keliru soal peluang apabila sistem itu kembali berlaku. Sebab, menurut dia, pernyataan Hasyim itu merujuk pada proses sidang gugatan sistem proporsional di Mahkamah Konstitusi (MK) yang tengah berlangsung.

Artinya, menurut Andreas, permintaan agar sistem itu kembali berlaku bisa diterima atau ditolak MK.

"Dia menyampaikan bahwa ada kemungkinan, kalau dalam proses persidangan kan bisa diputuskan ya, bisa diputuskan tidak," kata dia dalam program The Political Show di CNN Indonesia TV, Senin (2/1) malam.

Selain itu, kata Andreas, dengan pernyataan Hasyim, para peserta maupun penyelenggara bisa mempersiapkan andai sistem proporsional tertutup coblos partai kembali diberlakukan lewat putusan MK.

Sebab, jika MK menerima gugatan agar sistem tersebut kembali berlaku, partai politik pun harus mengubah pola strategi pemenangan, terutama soal kampanye. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Hasyim soal yang membuka mata terkait kemungkinan perubahan tersebut.

"Saya sebagai politisi, berterima kasih terhadap apa yang beliau sampaikan. Sehingga kita pun harus melihat karena kalau terjadi perubahan, kami harus merubah pola strategi, persiapan kampanye, dan lain-lain," katanya.

PDIP hingga kini tercatat sebagai partai parlemen yang memberi dukungan terbuka soal sistem pemilu proporsional tertutup diberlakukan dalam Pemilu 2024.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim telah melakukan penelitian khusus yang menyebut sistem proporsional terbuka selama ini menciptakan liberalisasi politik di Indonesia.

Menurutnya liberalisasi politik telah berdampak pada munculnya kapitalisasi politik, persaingan politik yang tak sehat, hingga lahirnya oligarki.

Hasto mengatakan atas dasar sesuai hasil Kongres kelima, PDIP akhirnya menilai sistem proporsional tertutup telah sesuai konstitusi. Sehingga pihaknya ingin agar dalam pemilihan legislatif, hanya partai yang menjadi representasi bagi pemilih.

"Saya melakukan penelitian secara khusus dalam program doktoral saya di UI, di mana liberalisasi politik telah mendorong partai-partai menjadi partai elektoral," kata Hasto dalam jumpa pers akhir tahun yang disiarkan secara daring, Jumat (30/12/2022).

"Dan kemudian menciptakan dampak kapitalisasi politik, munculnya oligarki politik, kemudian persaingan bebas dengan segala cara," imbuhnya. (Sumber: CNN Indonesia)