Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali, inflasi gabungan dua kota di Provinsi Bali (Denpasar dan Singaraja) pada April 2023 sebesar 0,04% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya (0,07%, mtm) dan lebih rendah dari inflasi Nasional (0,33%, mtm). 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Bali, Trisno Nugroho dalam keterangan resminya menjelaskan rendahnya Inflasi April 2023 tidak terlepas dari pengaruh positif respons kebijakan moneter Bank Indonesia dan sinergi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). 

"Dengan demikian, inflasi Provinsi Bali secara tahunan terus melandai pada angka 4,45% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya 5,46% (yoy)," demikian kutipnya.

Berdasarkan komoditasnya, terjadinya inflasi disebabkan oleh kenaikan harga pada angkutan udara, daging ayam ras, angkutan antar kota, dan beras. Kenaikan tarif angkutan udara dan angkutan antar kota diakibatkan oleh tingginya permintaan selama periode libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri.

"Harga daging ayam ras naik akibat peningkatan permintaan dan kenaikan harga Day Old Chicken (DOC) dan harga pakan," sebutnya. 

Adapun kenaikan harga beras lebih disebabkan oleh belum meratanya musim panen padi di Bali. Namun demikian, inflasi yang lebih tinggi dapat tertahan dengan menurunnya harga cabai rawit, canang sari, tongkol diawetkan, dan cabai merah. 

Harga cabai rawit dan cabai merah turun didorong peningkatan produksi sejalan dengan periode musim panen. Sementara itu, penurunan harga tongkol sejalan dengan peningkatan hasil tangkapan, dan penurunan harga canang sari didorong oleh normalisasi permintaan pasca hari raya Nyepi.

Pada Mei 2023, risiko yang perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan kenaikan inflasi yaitu berlanjutnya kenaikan harga beras meski musim panen semakin meluas, terutama akibat peningkatan permintaan beras baik di Bali maupun luar Bali. 

Di sisi lain, tren peningkatan produksi cabai merah yang tengah memasuki musim panen, kemudian penurunan harga BBM non-subsidi dan avtur, diprakirakan menjadi faktor penahan laju inflasi Mei 2023.

TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali secara konsisten melakukan pengendalian inflasi melalui kerangka 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif).

Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain melalui kegiatan operasi pasar untuk komoditas pangan strategis, pemberian subsidi ongkos angkut untuk menekan kenaikan harga komoditas pangan, serta monitoring dan sidak di pasar, distributor dan produsen. 

Selain itu, TPID mendorong peningkatan kualitas data komoditas pangan yang keluar masuk Bali, peningkatan Kerja sama Antar Daerah (KAD) dalam provinsi Bali dan dengan wilayah di luar provinsi Bali, serta peningkatan komunikasi kepada masyarakat melalui berbagai media mengenai perkembangan harga dan ketersediaan pasokan pangan di Bali.