Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) buka suara usai eks capres Ganjar Pranowo menyatakan keinginannya berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan Ganjar hanya ingin menegaskan tidak akan menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia juga memastikan partai menghormati pilihan itu.

"Yang dimaksud oleh Pak Ganjar bahwa beliau tidak akan bergabung untuk menjadi salah satu menteri dalam jajaran yang akan datang. Tentu sikapnya kita hormati," kata Hasto usai menghadiri acara halalbihalal Barikade '98 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/5).

Hasto menambahkan arah PDIP secara kepartaian baru akan dibahas dalam Rakernas V. Acara itu dijadwalkan digelar pada bulan ini.

Di sisi lain, arah PDIP untuk berada di dalam maupun di luar pemerintahan mendatang juga sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Sikap politik PDIP apakah di dalam atau di luar pemerintahan itu akan dibahas dalam rakernas. Tapi konstitusi partai menegaskan bahwa itu merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDIP," katanya.

Sementara itu, politikus PDIP Hendrawan Supratikno menilai pernyataan Ganjar tidak mewakili sikap partai secara keseluruhan. Ia meyakini sikap Ganjar itu hanya mewakili dirinya sendiri, sementara arah PDIP bakal dinyatakan oleh pimpinan partai.

Namun, Hendrawan percaya keputusan Ganjar yang masih aktif sebagai kader PDIP itu tak diambil secara sembarangan. Ia pun menganggap Ganjar memahami suasana partai yang menaunginya.

"Setahu saya itu sikap Pak Ganjar Pranowo. Sikap PDIP tentu yang menyampaikan pasti Pak Sekjen atau DPP. Jangan dicampuradukkan," kata Hendrawan saat dihubungi, Rabu (8/5).

"Tentu sikap tersebut tidak disampaikan secara sembarangan. Sebagai kader PDIP dia tahu suasana batin yang ada di PDIP. Tetapi sikap resmi PDIP bukan apa yang disampaikannya. Dia juga tahu hal tersebut," ucap dia.

Mantan calon presiden nomor urut 3 dari PDIP Ganjar Pranowo mengumumkan tak akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyampaikan hal itu saat acara halal bihalal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (6/5).

Namun, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku akan tetap menghormati pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyebut pengawasan terhadap pemerintah harus dilakukan dengan cara yang benar melalui parlemen.

"Saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini," ucap Ganjar dalam pidatonya. (sumber: cnnindonesia.com)