Ketua Dewan Pakar Pemenangan Mulia-PAS, Anak Agung Bagus Adhi Mahendra, menekankan pentingnya penataan menyeluruh dalam pembangunan Bali ke depan, mencakup pembangunan fisik, kebudayaan, dan lingkungan. 

Dalam pernyataannya, ia menyatakan bahwa konsep "Bali Reborn" untuk pariwisata berkelanjutan harus diwujudkan guna mencapai pemerataan pembangunan di seluruh daerah, bukan hanya terfokus di Denpasar.

“Masyarakat Karangasem tidak lagi perlu berbondong-bondong ke Denpasar. Kita perlu membangun destinasi pariwisata di semua lini, baik di Karangasem, Bangli, maupun Jembrana, dengan produk-produk lokal yang mendukung pendidikan, budaya, dan kesehatan, sehingga memberikan bonus pada pariwisata,” ujar Bagus Adhi Mahendra saat pertemuan dengan dewan pakar di Denpasar, Jumat (26/10/2024).

Ia menambahkan, keberpihakan anggaran untuk pembangunan harus diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Esensi sebuah anggaran adalah seberapa besar anggaran yang diberikan kepada masyarakat dan seberapa besar dampaknya terhadap kesejahteraan. Ini harus menjadi cerminan dan landasan Mulia-PAS,” ungkapnya.

Mantan anggota DPR-RI dua periode ini juga menekankan pentingnya komunikasi harmonis antara pemerintah pusat dan Bali, mengingat Bali merupakan salah satu daerah penyumbang devisa terbesar. 

“Jika kita bisa harmonisasi komunikasi, tentu akan memperbanyak orientasi pusat untuk pembangunan Bali. Bali sudah sepantasnya dibangun lebih baik lagi sebagai destinasi pariwisata kebanggaan dunia,” tambahnya.

Sementara itu, Made Widhi Dharma, SE, Ak, MSi, salah satu anggota Dewan Pakar dan mantan birokrat provinsi Bali, mendukung gagasan De Gadjah sebagai kekuatan reformasi Bali. Ia mengingatkan bahwa tantangan dan peluang yang ada di Bali harus dihadapi secara komprehensif, baik dari sisi mikro maupun makro.

Dewan Pakar berkomitmen untuk memberikan saran dan masukan terkait program kegiatan yang diinginkan masyarakat, terutama kebutuhan masyarakat kecil. 

“Penggunaan dana APBD harus diprioritaskan, sementara APBN melalui DAK bisa digunakan untuk pembangunan fisik yang lebih besar,” ujar Widhi Dharma.

Dalam menyusun APBD ke depan, ia berharap evaluasi bantuan hibah atau bansos akan dilakukan untuk memastikan program kegiatan benar-benar memberikan dampak positif. 

“Kita harus rasionalisasi program prioritas yang sesuai kebutuhan dan menghindari program yang tidak memiliki anggaran,” tutupnya, menekankan pentingnya sinergitas antara pusat dan daerah dalam perencanaan anggaran.