Rancangan Perda APBD Semesta Berencana tahun 2025 beserta dua Ranperda Penyertaan Modal kepada PT. Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara dan Penyertaan Modal kepada PT Bank BPD Bali disepakati dewan untuk ditetapkan menjadi Perda. 

Kesepakatan tersebut tertuang di dalam Rapat Paripurna berlangsung siang ini, Jumat (29/11/2024) di Gedung DPRD Kabupaten Karangasem yang dipimpin oleh Ketua DPRD Karangsem, I Wayan Suastika didampingi wakil ketua serta dihadiri segenap anggota dewan dan pihak eksekutif. 

Melalui laporan Gabungan Komisi DPRD Karangasem yang dibacakan oleh anggota dewan Fraksi Golkar, I Nyoman Sumadi, pihak legislatif secara umum menyepakati Ranperda APBD semesta berencana tahun anggaran 2025  berikut dua Ranperda penyertaan modal untuk ditetapkan menjadi Perda.

Pada APBD semesta berencana tahun anggaran 2025 disepakati Pendapatan Daerah sebesar Rp1.715.083.529.716,00 dengan Penyesuaian target PAD khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah dari rancangan awal  Rp319.810.293.132,00 meningkat sebesar Rp5 Miliar sehingga menjadi sebesar Rp324.810.293.132,00 dengan Belanja Daerah sebesar Rp1.800.532.047.065,00.

"Terhadap Ranperda dari Fraksi Golkar setelah melakukan pencermatan, baik dalam mengikuti pembahasan-pembahasan Ranperda APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025 dapat diterima dan setujui untuk di sahkan menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2025. Ranperda tersebut dinilai sudah realisitis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, walaupun nanti nya diperlukan penyesuian terkait dengan perubahan RPJMD yang harus sesuai dengan visi misi Bupati Kepala Daerah terpilih melalui perubahan APBD mendahului atau di percepat," kata Sumadi membacakan pendapat akhir dari fraksi Golkar terhadap 3 Ranperda tersebut. 

Tak jauh beda dengan catatan yang diberikan Fraksi Gerindra, dimana Pemerintah Kabupaten Karangasem diharapkan segera melakukan Data Entry dan mempublikasikan kelapisan masyarakat melalui website seluruh komponen APBD tahun anggaran 2025.

Selain itu, Gerindra juga mendorong agar Pemda Kabupaten Karangasem menjungjung tinggi asas transparansi sesuai pasal 3 Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Prinsip keterbukaan harus hadir di setiap lini dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

"APBD Tahun Anggaran 2025 pada hakekatnya merupakan instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," terang Sumadi. 

Sementara itu, Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika mengatakan, setelah 3 Ranperda ini disepakati untuk ditetapkan mejadi Perda, selanjutnya akan dibawa ke Provinsi untuk dilaksanakan verifikasi lebih lanjut apakah nantinya diperlukan perubahan kembali atau tidak. 

"Ya ada 3 Ranperda yang disepakati, setelah ini akan diajukan ke provinsi untuk proses verifikasi," uajrnya.

Sayangnya, dalam rapat paripurna yang akan menentukan arah pembangunan Karangasem pada tahun 2025 tersebut tidak dihadiri oleh Bupati Karangasem, I Gede Dana. Dalam kesempatan tersebut, Gede Dana diwakili oleh Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Arta Dipa.

Menurut Arta Dipa, alasan ketidak hadiran Gede Dana karena saat ini sedang ada urusan di wilayah Denpasar. Hanya saja ia mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah urusan berkaitan Pemkab Karangsem atau tidak. 

"Ya beliau tidak hadir, pak Bupati sedang ada acara di Denpasar, itu urusan beliau kemungkinan ada acara penting urursan Partai," ungkap Arta Dipa ditemui usai rapat.