DPRD Kabupaten Jembrana menggelar Rapat Paripurna II Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025 di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Jembrana, Senin (5/2/2025). 

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, didampingi Wakil Ketua I DPRD Jembrana I Made Sabda dan Wakil Ketua II DPRD Jembrana I Wayan Wardana.

Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, menyampaikan bahwa rapat paripurna kali ini membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jembrana Tahun Anggaran 2024. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Jembrana.

"Kami akan mencermati setiap aspek laporan ini agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masukan dari DPRD nantinya akan menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja pemerintahan daerah," ujar Sri Sutharmi.

Dalam rapat tersebut, Bupati Jembrana I Nengah Tamba menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah pada 2024 mencapai Rp1,23 triliun atau 96,94% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,27 triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp184,78 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,05 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,18 triliun atau 88,18% dari anggaran Rp1,34 triliun. Belanja tersebut mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

Bupati Tamba mengakui bahwa meskipun banyak capaian positif, masih ada beberapa target yang belum sepenuhnya terealisasi. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan di Jembrana merupakan hasil kerja bersama antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat.

"Atas kerja keras dan dukungan semua pihak, saya mengucapkan terima kasih. Kami juga menyadari masih ada kekurangan, untuk itu kami memohon maaf dan akan terus berupaya meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang," ujar Bupati Tamba.

Laporan LKPJ tersebut kemudian diserahkan kepada Anggota DPRD Jembrana, I Ketut Suastika Yasa, untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bupati Tamba berharap DPRD dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.