Sistem agroforestri salak di Desa Adat Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, resmi ditetapkan sebagai situs Warisan Sistem Pertanian Penting Global atau Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS) oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) pada 19 September 2024. 

Penetapan ini merupakan yang pertama untuk Indonesia dan menjadikan Salak Sibetan sebagai situs ke-89 secara global.

Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, Ir. I Ketut Sedana Merta, ST., MT., menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas pengakuan internasional ini dalam wawancara khusus bersama Channel NewsAsia (CNA), media internasional asal Singapura, pada Sabtu (19/4/25). Koresponden CNA, Chandni Trilok Vatvani, memimpin wawancara dengan menggali lebih dalam keunggulan sistem agroforestri salak, peran masyarakat adat Sibetan, hingga dampaknya terhadap ketahanan pangan dan kelestarian ekosistem air di Karangasem.

“Ini bukan hanya pencapaian masyarakat Desa Adat Sibetan, tapi juga bukti bahwa kearifan lokal dan praktik pertanian tradisional kita diakui dunia. Pengakuan ini sekaligus menjadi tantangan bagi kita untuk terus menjaga kelestarian sistem agroforestri ini secara berkelanjutan,” ujar Sekda Sedana Merta.

Sekda juga menjelaskan bahwa kawasan agroforestri salak Sibetan mencakup 763,4 hektare dan melibatkan langsung 1.375 petani lokal. Sistem ini mempertahankan keanekaragaman hayati lokal sekaligus menjadi sumber utama penghidupan masyarakat.

Tak hanya itu, Sekda menambahkan bahwa Bupati I Gusti Putu Parwata dan Wakil Bupati Pandu Pranpanca Lagosa telah menyatakan komitmennya untuk mengawal implementasi rencana aksi pascapenetapan GIAHS ini. Pemerintah Daerah akan fokus pada penguatan kelembagaan, promosi pariwisata berbasis pertanian, serta peningkatan kapasitas petani lewat pelatihan-pelatihan berkelanjutan.

“Ini momentum strategis untuk menjadikan Salak Sibetan sebagai ikon pertanian berkelanjutan Karangasem. Sesuai arahan Bapak Bupati I Gusti Putu Parwata meminta agar terus menyinergikan potensi lokal dengan dukungan kebijakan nasional dan internasional,” tambahnya.

Penetapan ini diharapkan akan berdampak positif terhadap kesejahteraan petani serta memperkuat posisi Karangasem, Bali, dan Indonesia dalam panggung internasional terkait pertanian berbasis budaya dan kelestarian lingkungan.