4.915 PPPK Badung Segera Terima SK, Dipercepat Tanda Tangan Digital

user@gmail.com

Beritabali ID: 738173817

Langganan

Beritabali Premium Tidak Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

4.915 PPPK Badung Segera Terima SK, Dipercepat Tanda Tangan Digital

Sabtu, 24 Mei 2025, 12:55 WITA Follow

beritabali/ist/4.915 PPPK Badung Segera Terima SK, Dipercepat Tanda Tangan Digital.

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, BADUNG.

Kabar gembira bagi ribuan tenaga honorer di Kabupaten Badung. Sebanyak 4.915 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2024 tahap I akan segera menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan resmi dari Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa.

Penyerahan SK dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Mei 2025. Menariknya, seluruh SK tersebut telah ditandatangani secara digital oleh Bupati sejak Rabu (21/5/2025), menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mempercepat proses pengangkatan.

“Saya ingin memastikan SK diterima secepatnya oleh seluruh PPPK gelombang I. Ini bentuk komitmen kami,” ujar Adi Arnawa, belum lama ini di Badung.

Tak hanya PPPK, sebanyak 582 peserta yang dinyatakan lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun anggaran 2024 juga akan segera menerima SK mereka. Penggunaan tanda tangan digital diterapkan untuk mempercepat distribusi dan memudahkan proses administrasi.

“Dengan tanda tangan digital, satu kali tanda tangan sudah berlaku untuk seluruh SK. Prosesnya jadi lebih efisien dan transparan,” jelasnya.

Sementara itu, proses seleksi untuk PPPK tahap II juga tengah berlangsung. Tercatat 1.728 peserta bersaing ketat dalam tes kompetensi yang telah digelar sejak 12 Mei 2025, baik di Bali maupun di luar daerah.

Kepala BKPSDM Badung, I Gede Wijaya, menyebutkan bahwa pengolahan hasil seleksi akan dilakukan hingga pertengahan Juni 2025. Tes tambahan untuk kompetensi teknis digelar hingga 1 Juni 2025, disusul dengan pengumuman hasil seleksi mulai 16 hingga 30 Juni 2025.

“Peserta yang lolos akan lanjut ke pengisian DRH dan usulan penetapan NIP hingga akhir Agustus,” katanya.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat birokrasi di Kabupaten Badung sekaligus membuka lebih banyak peluang kerja formal bagi putra-putri daerah.