Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno secara resmi menandatangani perjanjian pendahuluan kerjasama jasa konsultasi dan pendampingan pembangunan prasarana dan sarana perkeretaapian di Provinsi Bali. 

Penandatanganan ini berlangsung di Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (13/6). Dalam kesempatan tersebut, Koster menyampaikan bahwa Jakarta memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan transportasi massal, termasuk Mass Rapid Transit (MRT). Oleh karena itu, menurutnya wajar jika Bali belajar ke Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dalam upaya mengembangkan moda transportasi modern.

"Kami senang sekali ada kerjasama dengan Jakarta khususnya dalam persiapan pendampingan program MRT ini bahkan kalau perlu Pemprov Jakarta carikan mitra untuk membangun Bali," kelakarnya.

Koster menjelaskan, Pemprov Bali berkomitmen tinggi dalam memecahkan persoalan kemacetan, salah satunya dengan menghadirkan MRT yang menghubungkan Bandara Ngurah Rai ke kawasan pariwisata.

"Kami sangat butuh fasilitas MRT ini karena di Bali pembangunan jalan di atas tidak boleh. Kiri-kanan sudah rapat, bukan sekedar rumah biasa tapi bagunan pura dan segala macam. Jadi satu-satunya cara adalah pembangunan ke bawah," katanya.

Lebih lanjut, Koster menegaskan bahwa dari sisi bisnis, MRT di Bali sangat prospektif karena target utamanya adalah wisatawan. Sehingga, proyek ini diproyeksikan tidak memerlukan subsidi daerah, tinggal mencari investor yang siap berinvestasi.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyatakan dukungan penuh terhadap langkah progresif Pemprov Bali.

"Kami menawarkan kerjasama teknis melalui MRT Jakarta yang kita miliki yang sudah memiliki pengalaman membangun dan mengelola sistem MRT. Memiliki kapabilitas dalam aspek perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan proyek MRT berbasis rel," ungkapnya.

Namun, Rano Karno juga mengingatkan bahwa pembangunan MRT bukan pekerjaan instan. Proyek semacam ini memerlukan proses panjang dan investasi besar.

Diketahui, PT MRT Jakarta telah menyatakan kesiapan melakukan alih pengetahuan (knowledge transfer) dan berbagi praktik terbaik (best practices) kepada Pemprov Bali dan instansi terkait. Bentuk kerjasama ini nantinya akan mencakup workshop teknis, kunjungan studi, hingga pendampingan kolaboratif sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem transportasi publik modern, ramah lingkungan dan efisien di Bali.