Kapolda Jawa Timur (Jatim) yang sebelumnya dijabat Irjen Nico Afinta ditarik ke Mabes Polri. Sebagai penggantinya, Irjen Teddy Minahasa yang sebelumnya menjabat Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) menjadi Kapolda Jatim.

Hal tersebut seperti tertuang dalam telegram yang dikeluarkan Mabes Polri pada Senin (10/10/2022).

Sementara itu, jabatan Kapolda Sumbar dijabat Irjen Rusdi Hartono yang sebelumnya merupakan Widyaiswara Sespim Lemdiklat Polri. Selain itu, Brigjen Asep Suheri yang sebelumnya menjabat Dirtipidsiber Bareskrim Polri, kini menjabat Wakabareskrim Polri.

Pun jabatan Ditipidsiber Bareskrim Polri dijabat Kombes Adi Vivid Agustadi Bachtiar yang sebelumnya ditugaskan sebagai PD Setmilpres sebagai Ajudan Presiden.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dihubungi membenarkan adanya mutasi tersebut.

"Ya betul mas, tour of duty dan tour area," katanya.

Ia mengemukakan, mutasi tersebut merupakan hal yang lumrah dalam tubuh Polri dalam meningkatkan kinerja organisasi.

"Mutasi adalah hal yang alamiah dalam organisasi dalam rangka promosi dan meningkatkan kinerja organisasi," ujarnya.

Sebelumnya, berbagai pihak mendesak agar Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta dicopot, sebagai buntut terjadinya Tragedi Kanjuruhan. Salah satunya disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul bicara soal investigasi.

Menurutnya masih perlu dilakukan investigasi lebih mendalam untuk mencari tahu, apakah memang ada kesalahan yang nantinya mengarah kepada Nico terkait tragedi Kanjuruhan atau tidak.

"Investigasi lapangan yang menghasilkan apa. Temuan lapangannya menunjukkan apa. Itu kan dibentuk tim. Sama seperti kemarin tim Sambo, yang terlibat siapa saja," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2022).

Sementara itu, Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan harus segera ada pihak yang bertanggung jawab dari tragedi Kanjuruhan. Salah satunya, ialah Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta.

Fadli memandang wajar apabila Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kemudian mencopot Nico. Fadli justru menyarankan hal itu segera dilakukan, sebagaimana desakan banyak pihak.

"Harus ada yang bertanggung jawab. Kalau saya lihat sih kapolda juga diganti saja, kan itu aspirasi masyarakat juga," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Sebelum menunggu pencopotan resmi dari Polri, menurut Fadli, seharusnya Nico juga dapat lebih sensitif menanggapi desakan mundur dirinya. Nico diharapkan dapat memilih di antara dua pilihan, mundur atau tunggu pencopotan.