Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengakui Israel berada di ambang perang saudara akibat kerusuhan terkait rencana pemerintahannya untuk merombak sistem peradilan. Pengakuan itu terlontar dari mulut Netanyahu ketika ia akhirnya memutuskan untuk menunda pembahasan perombakan sistem itu pada Selasa (28/3).

"Saya katakan di sini dan sekarang, tidak boleh ada perang saudara. Masyarakat Israel berada di jalur persinggungan yang berbahaya. Kita berada di tengah krisis yang membahayakan persatuan dasar di antara kita," ujar Netanyahu, seperti dikutip Times of Israel.

Perombakan ini memicu kontroversi karena jika benar terwujud, politikus akan lebih memegang kendali dalam sistem peradilan, sementara peran Mahkamah Agung dikerdilkan.

Setelah amandemen itu diajukan, hampir semua kalangan warga berunjuk rasa. Sejumlah warga menolak rencana perombakan sistem peradilan yang digagas Netanyahu, tapi sebagian warga lagi mendukung.

"Saya menyadari ketegangan luar biasa yang sedang dibangun antara kedua belah pihak, antara dua bagian bangsa, dan saya memperhatikan keinginan banyak warga negara untuk menghilangkan ketegangan ini," kata Netanyahu.

Netanyahu berujar di tengah potensi perpecahan ini, "ada minoritas ekstremis yang siap mengobrak-abrik" Israel.

Menurutnya, orang-orang itu menggunakan kekerasan dan hasutan, mengancam akan merugikan pejabat terpilih, hingga memicu perang saudara yang sejatinya merupakan "kejahatan yang mengerikan."

Oleh sebab itu, dia meminta polisi dan tentara menghentikan fenomena itu.

"Saya tidak mau memecah bangsa menjadi dua. Selama tiga bulan saya telah berulang kali menyerukan dialog dan juga mengatakan bahwa saya tidak akan meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat untuk mencari solusi karena saya ingat, kita ingat, bahwa kita bukan menghadapi musuh, tetapi saudara kita," ucap Netanyahu.

Dalam kesempatan itu, Netanyahu pun memutuskan untuk menunda amandemen demi menghindari perang saudara. Dia mengatakan bakal mengambil waktu untuk membuka sesi dialog.

"Ketika ada kesempatan untuk mencegah perang saudara melalui dialog, saya sebagai perdana menteri akan mengambil jeda untuk berdialog. Saya akan memberikan kesempatan yang tulus untuk dialog yang tulus," ujar Netanyahu.

Meski demikian, Netanyahu menegaskan bahwa reformasi itu bakal tetap disahkan setelah penundaan ini. Menurutnya, reformasi tetap mesti dilakukan demi "memulihkan keseimbangan" yang sudah hilang di pemerintah Israel.

Netanyahu mengindikasi penundaan itu akan berlangsung hingga awal sesi musim panas parlemen, yang dimulai 30 April.

Setelah Netanyahu mengumumkan penundaan ini, para warga tetap berdemonstrasi. Di sejumlah titik, demonstrasi kian parah hingga memicu bentrokan, bahkan penyerangan terhadap warga Arab-Israel.(sumber: cnnindonesia.com)