Amerika Serikat mengecam keras China karena dilaporkan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap seorang cendekiawan sekaligus aktivis pemerhati hak etnis minoritas Muslim Uighur terkemuka, Rahile Dawut.

Washington menyerukan agar Rahile Dawut segera dibebaskan. Kecaman itu dilontarkan Kementerian Luar Negeri AS tak lama setelah sebuah laporan dari kelompok hak asasi manusia (HAM) Dui Hua Foundation menyebut bahwa Rahile Dawut dihukum seumur hidup karena dinilai membahayakan keamanan Negeri Tirai Bambu.

Rahile Dawut merupakan profesor yang dikenal karena mendokumentasikan cerita rakyat dan tradisi minoritas Muslim di wilayah Xinjiang, barat laut China. Ia diyakini telah ditahan sejak 2017 bersama dengan 300 orang Uighur dan intelektual Muslim lainnya.

"[Rahile Dawut dan intelektual Uighur lainnya] telah dipenjara secara tidak adil karena melindungi dan melestarikan budaya dan tradisi Uighur," kata juru bicara Kemlu AS Matthew Miller dalam sebuah pernyataan.

"Hukuman seumur hidup Profesor Dawut adalah bagian dari upaya yang jelas lebih luas oleh China guna memberantas identitas dan budaya Uighur serta merusak kebebasan akademik, termasuk lewat penahanan dan penghilangan," lanjut dia seperti dikutip CNN.

Pernyataan AS ini membunyikan kembali laporan dari kantor HAM tertinggi PBB tahun lalu yang menunjukkan bahwa China telah melakukan "pelanggaran HAM serius", yang kemungkinan menjelma sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan" bagi warga Uighur.

Laporan itu mendokumentasikan tindak penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif pemerintah China dengan dalih penerapan strategi kontra-terorisme dan kontra-ekstremisme.

Laporan itu juga menyebut soal penangkapan dan pemenjaraan para cendekiawan, seniman, hingga intelektual terkemuka dari komunitas Uighur.

Sejak dulu, pemerintah China dituding menahan lebih dari satu juta orang Uighur dan orang-orang mayoritas Muslim lainnya untuk di tempatkan di kamp-kamp guna mendoktrinkan nilai-nilai kebudayaan China.

Kendati begitu, China membantah membuat kamp-kamp semacam itu. Namun tak lama, Beijing mengaku membangun fasilitas tersebut untuk dijadikan "pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan."

Sejalan dengan itu, Negeri Tirai Bambu juga membantah melakukan pelanggaran HAM dalam kamp-kamp tersebut.

Sementara itu, tahun lalu, China bahkan mengatakan kepada tim PBB yang datang berkunjung bahwa kamp-kamp itu kini sudah ditutup. Hingga saat ini, klaim Beijing belum bisa diverifikasi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China sejauh ini mengaku tak tahu soal situasi yang terjadi. Ia hanya menegaskan bahwa "China adalah negara supremasi hukum."(sumber: cnnindonesia.com)