Viral rekaman pembicaraan diduga dilakukan para pejabat di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara (Sumut) yang memberikan arahan memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka beredar di media sosial.

Video percakapan itu diunggah akun @nasionalcorruption di media sosial TikTok, Minggu (14/1).

"Bocor, rekaman perbincangan antara Dandim Bupati, Kapolres dan Kajari di Batubara," tulis keterangan pada akun tersebut.

Dalam rekaman itu terdengar perbincangan beberapa orang yang tengah membahas persiapan Pilpres 2024.

"Ya tambah-tambahkan lah, untuk kepala desa ini langsung aja kita diarahkan ke 02. Judul yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada alasan apapun menangkan 02 di desa masing masing," ujar suara dalam video itu.

Selain itu, terdengar juga ada pihak memberikan arahan untuk menggunakan dana desa sebesar Rp100 ribu untuk kepentingan Pilpres 2024.

"Terkait masalah peluru itu masih diupayakan dengan izin supaya sebelum pilpres keluar. Dengan catatan 100.000 dikeluarkan uang dari situ dari dana desa itu," urainya

Penggunaan dana desa juga digunakan untuk keperluan operasional pejabat di daerah itu saat Pilpres.

"50.000 dikirim ke sana untuk mereka pergunakan penggunaan apalah. Itu ada penggunaannya nanti Pj di situ. Kapolres di situ. Penggunaan untuk pilpres operasionalnya operasional mereka," sebutnya.

Pihak yang dituding dalam rekaman itu seperti TNI, Kapolres Batubara, Mabes Polri hingga Kejaksaan Agung ramai-ramai menegaskan rekaman tersebut tidak benar.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batubara Amru Siregar menegaskan rekaman suara tersebut merupakan fitnah.

Amru yang namanya juga terseret dalam video viral itu merasa nama baiknya tercoreng. Dia menyebut video tersebut fitnah dan hoaks.

Ia memperingatkan agar penyebar video tersebut segera menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.

"Percakapan-percakapan yang menampilkan foto saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Batubara adalah fitnah, bukan kebenaran atau hoaks dan terindikasi mencoreng nama baik kejaksaan," kata Amru, Minggu (14/1).

Sementara itu, Kapolres Batubara Sumatera Utara AKBP Taufiq Hidayat Thayeb menyatakan rekaman itu merupakan hoaks.

"Saya membantah, itu bukan suara saya ataupun Forkopimda yang lain, bukan," kata Taufiq kepada CNNIndonesia.com, Minggu.

Taufiq mengimbau masyarakat tidak mudah terhasut hoaks atau berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Jangan sampai termakan isu hoaks atau berita bohong yang meresahkan," kata Taufiq.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan Polda Sumatera Utara telah melakukan penelusuran terkait rekaman audio tersebut dan hal itu dipastikan tidak benar atau hoaks.

"Polda Sumatera Utara sudah melakukan penelusuran dan hasilnya diinformasikan tidak benar (hoax), atau suara tersebut bukan merupakan suara Kapolres Batubara bersama Forkopimda lainnya," tutur Trunoyudo.

Trunoyudo juga menegaskan Polri tetap netral dalam gelaran Pemilu 2024. Ia juga memastikan Polri terus melakukan tugasnya untuk memastikan Pemilu 2024 dapat berjalan aman, damai, berintegritas serta berkualitas.

"Polri tetap netral sebagaimana amanah Undang-undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai pasal 28 ayat (1) dan (2)," kata Trunoyudo.

Bantahan juga datang dari Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Nugraha R Gumilar.

Nugraha menegaskan Forkopimda Batubara tidak pernah menyampaikan ucapan sebagaimana rekaman percakapan yang bocor dan beredar di media sosial tersebut.

"Forkopimda Batubara tidak pernah menyampaikan sebagaimana percakapan yang viral di media sosial. Rekaman percakapan tersebut juga tidak bisa dibuktikan kebenarannya," kata Nugraha kepada CNNIndonesia.com, Minggu.

Penelusuran Bawaslu

Di sisi lain, Ketua Bawaslu Sumut M. Aswin Diapari Lubis mengaku sudah mendengar kabar viral itu. Dia sudah memerintahkan jajaran Bawaslu Batubara untuk melakukan penelusuran awal.

Aswin menambahkan saat ini masih menunggu hasil laporan dari Bawaslu Batubara. Hasil penelusuran dari Bawaslu, kata dia, akan dikaji kembali.

"Kita dapat informasi soal itu. Ini sudah saya perintahkan jajaran Bawaslu Batubara segera melakukan penelusuran awal atas informasi itu," kata Aswin kepada CNNIndonesia.com, Minggu.

Semakin mendekati hari pemungutan suara Pemilu dan Pilpres 2024, netralitas aparat menjadi salah satu yang disorot. Sebelum rekaman pejabat Batubara ini ada pula di beberapa daerah lain yang memberitakan dugaan ketidaknetralan aparat, meskipun kemudian sudah disanggah beberapa di antaranya, dan lainnya tak terkait dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN).(sumber: cnnindonesia.com)