Seorang warga Kota Surabaya, Jawa Timur, Wahyu Hestiningdiah kaget ketika mendapat pemberitahuan bahwa kartu keluarga (KK) miliknya masuk daftar blokir Pemkot Surabaya.

Warga Ngagel Rejo, Wonokromo itu mengatakan hal tersebut bermula saat ibunya mendapat pemberitahuan dari sebuah grup WhatsApp warga, bahwa KK-nya terancam diblokir, Senin (24/6).

Pemberitahuan itu dikirimkan Ketua Kelompok Dasawisma di wilayahnya. Wahyu mengatakan dalam pemberitahuan tersebut ada juga ratusan KK lain yang terancam diblokir.

"Jadi Ketua Kelompok Dasawisma Ngagel Rejo nge-share file excel yang isinya daftar warga gang Ngagel Tirto 3 yang diblokir KK-nya. Dari situ salah satunya keluargaku," kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/6).

Usai mengetahui kabar tersebut, Wahyu dan ibunya lalu mempertanyakan kebijakan itu ke Kantor Kelurahan Ngagel Rejo. Di sana ternyata banyak warga yang mengeluhkan hal serupa.

Petugas kelurahan kemudian mencecar ibunya. Mereka dicurigai sudah pindah domisili, atau tidak lagi tinggal di alamat yang tertera di KK.

"Pihak kelurahan malah ngomong begini, 'kalau diblokir berarti ibu enggak pernah nempati rumah ini'. Lho [ibu] saya itu dari saya menikah sampai sekarang, anaknya dari bayi sampai sekarang semuanya itu tinggal di Ngagel. Lalu dia (petugas) ngomong, 'lho ibu jangan bohong, nanti ibu disurvei lho ke rumah'," ucapnya menirukan petugas.

Padahal, kata Wahyu, ibu dan ayahnya sudah tinggal di rumah itu sejak menikah pada 1980-an silam. Dia juga telah menetap di rumah itu sejak lahir hingga sekarang.

Wahyu dan keluarganya tak pernah pindah sekalipun dari rumah itu, kecuali kakak-kakaknya yang sudah pindah KK sekaligus domisili karena telah berkeluarga.

"Dari saya lahir sampai sekarang, kami enggak pernah pindah. Karena itu rumah tetap, bukan kos atau kontrak," ucapnya.

Menurutnya, hal ini aneh, sebab tiap tahun penyelenggaran pemilu atau pilkada, dia dan keluarganya selalu mendapatkan hak pilih. Rumahnya juga tak pernah luput didatangi petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melakukan pencocokan dan penelitian (coklit).

"Secara logika dari 1980-an sampai sekarang tiba-tiba diblokir, padahal tiap pemilu kami selalu bisa nyoblos. Kalau kami pindah kan enggak bisa milih," ujarnya.

Selanjutnya, oleh petugas kecamatan, Wahyu dan ibunya diminta menemui RT di wilayah ia tinggal. Dia kemudian harus mengisi data ulang sebagai warga.

"Kami dikasih surat form lagi oleh RT. Disuruh ngisi data diri lagi, dan kelanjutannya belum ada tindak lanjut sampai sekarang," katanya.

Pemblokiran serampangan

Wahyu mengaku kecewa mengapa Pemkot Surabaya bisa tiba-tiba memasukkan KK-nya ke daftar blokir tanpa pernah melakukan sosialisasi kepada warga.

Ia sendiri mengaku tahu kebijakan pemblokiran KK yang sedang dilakukan Pemkot Surabaya. Tapi informasi itu sebatas ia ketahui melalui berita. Ia pun menyayangkan.

"Kami itu kurang informasi banget, kami cuma baca di berita, tapi menurutku Pemkot sendiri tidak menjabarkan apa yang mendasari dari pencoretan itu, jadi informasi yang kami dapatkan terbatas," ucapnya.

"Tidak ada sosialisasi dari kelurahan, dari RT, harusnya kan ada penyuluhan dulu, lalu ada solusinya, ketika kami diblokir itu kami harus apa," tambahnya.

Menurutnya, saat ini sedang terjadi kekacauan pendataan di tingkat Pemkot Surabaya, kecamatan hingga kelurahan. Hingga menyebabkan kebijakan pemblokiran KK ini diterapkan secara serampangan.

Sebelumnya, sebanyak 42.408 KK di Surabaya terancam diblokir oleh Pemerintah Kota Surabaya, karena alamat tempat tinggal tak sesuai dengan data yang tercantum. Risikonya mereka jadi tak bisa mengurus sejumlah administrasi kependudukan.

Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan pihaknya sempat mencatat ada 97.408 KK yang domisilinya berbeda dengan data di Pemerintah Kota. Jumlah itu kini berkurang dan menurun.

"Jumlahnya sempat (menurun) 61.750 (KK), lalu turun lagi jadi 42.807, sekarang tinggal 42.408," kata Eddy, Sabtu (20/6).

Eddy mengatakan angka itu menurun dalam beberapa waktu terakhir. Sebab, sejumlah warga yang domisilinya berbeda dengan KK sudah melakukan klarifikasi.

Warga diminta klarifikasi

Eddy meminta agar masyarakat segera klarifikasi ke RT/RW setempat. Sebab, KK mereka akan terblokir jika tidak segera pindah, hingga batas waktu terakhir pada 1 Agustus 2024.

"Dampak dari pemblokiran ini, nanti mereka yang diblokir data adminduk (administrasi kependudukan)-nya tidak bisa difungsikan," ucapnya.

Jika KK-nya diblokir, maka warga tersebut tidak bisa melakukan sejumlah proses administrasi yang menggunakan KTP, seperti layanan BPJS hingga keperluan NPWP.

"[Tidak bisa] pembuatan rekening baru, untuk BPJS juga enggak bisa, dan untuk keperluan NPWP. Tujuannya, ketika mereka mengalami kebuntuan dokumen KTP pasti akan mendatangi kami," ujarnya.

Karena itu, Eddy berharap masyarakat menaati aturan tempat tinggal di KK sesuai dengan domisili. Hal tersebut akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan.

"Ini berdampak saat terdaftar dalam keluarga miskin misalnya. Tapi mau dibantu orangnya tidak ada, kita mau menyejahterakan bagaimana? Orangnya tidak ada, sehingga kita (Pemkot) ini kesulitan," ucapnya. (sumber: cnnindonesia.com)