Tes Kesehatan Calon Taruna Poltrada Bali Dinilai Tidak Transparan
beritabali/ist/Tes Kesehatan Calon Taruna Poltrada Bali Dinilai Tidak Transparan.
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, GIANYAR.
Belasan orang tua Sekolah Kedinasan Calon Taruna, Kementerian Perhubungan, mendatangi Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali, di wilayah Batuyang, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Jumat (4/8).
Kedatangan para orang tua siswa yang dikoordinir salah satu orang tua, I Nyoman Suardika, menanyakan hasil tes kesehatan yang dilakukan pihak Poltrada dalam tes lanjutan untuk bisa lulus masuk Sekolah Kedinasan Calon Taruna tersebut.
“Kami ingin menanyakan di bagian mananya kesehatan anak-anak kami yang tidak lulus. Kami ingin tahu hasilnya, karena tes kesehatan yang dilakukan Poltrada kami membayarnya cukup mahal,” ujar Suardika.
Suardika dan belasan orang tua calon siswa tidak mempermasalahkan anak-anaknya tidak lulus menjadi Calon Taruna di Sekolah Kedinasan Perhubungan tersebut.
Baca juga:
238 Mahasiswa Poltrada Positif Covid-19
Tapi yang mereka persoalkan hasil tes kesehatan yang dilakukan Poltrada yang dinilai tidak transparan. Alasannya, sebelum melakukan tes kesehatan di Poltradra, belasan siswa yang melamar di Sekolah Kedinasan Calon Taruna tersebut sudah melakukan medical cek up di RSAD dan semua dinyatakan hasilnya bagus. Namun hasil tes Poltrada di RS Bhayangkara malah tidak lulus.
“Kami ingin minta hasil tes kesehatannya, karena anak-anak kami melakukan tes kesehatan tidak gratis, tapi membayar sebesar Rp1,8 juta lebih. Jadi, wajib dong kami tahu gangguan kesehatan anak kami sehingga tidak bisa diluluskan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Daerah, Arif Kurniawan yang juga Kepala Bagian Keuangan Umum Kerjasama Poltrada menilai kedatangan orang tua wajar.
“Apalagi sebagai orangtua menanyakan nasib anaknya. Tapi sekali lagi kami kembalikan ke prosedur yang kami sudah sepakati dari pusat,” ujarnya.
Sudah ada petunjuk teknis penerimaan calon taruna yang dikeluarkan oleh pusat.
“Kami semuanya mengikuti itu. Tidak ada tendensi kami untuk mempermainkan di internal kami. Kami disini hanya pelaksana teknis, panitia daerah. Secara pelaksana pusat adalah dari pusat,” jelasnya.
Mengenai hasil tes kesehatan yang tidak dibuka, Arif mengaku di juknis tidak diperkenankan.
“Kita anggap dalam prosedur seleksi sudah jadi konsekuensi. Kami kurang paham detailnya, yang jelas juknisnya seperti itu,” tutupnya.
Editor: Robby
Reporter: bbn/gnr
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
