Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto meminta agar Presiden Joko Widodo mencopot dan mengganti Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko. Ia menilai Laksana gagal dalam mengkonsolidasikan baik lembaga, SDM, maupun anggaran BRIN.

Mulyanto berpendapat selama kepemimpinan Laksana, muncul berbagai kejadian kurang baik terkait BRIN. Desakan Mulyanto sejalan dengan Komisi VII DPR yang mendesak pemerintah untuk segera mengganti Laksana. Hal itu merupakan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Kepala BRIN pada Senin (30/1) lalu.

"Saya menganggap pimpinan BRIN yang ada sekarang ini tidak dapat mengkonsolidasikan lembaga-lembaga di bawah kewenangannya. Karena itu saya mengusulkan agar pimpinan BRIN sekarang diganti saja," kata Mulyanto dikutip dari situs resmi PKS, Rabu (1/2).

Mulyanto selanjutnya menyebut kapasitas impelementasi program dalam tubuh BRIN sangat lemah dan tidak implementatif, sehingga muncul beberapa kasus terkait BRIN. Ia kemudian menyinggung salah satu kejadian yang sempat menghebohkan masyarakat yang menurutnya disebabkan tidak rapinya koordinasi di BRIN.

Salah satu peneliti BRIN akhir tahun lalu sempat memprediksi akan ada potensi banjir besar yang akan melanda di wilayah Jabodetabek khususnya Tangerang, Banten akibat curah hujan ekstrem dan badai dahsyat pada 28 Desember 2022.

Wilayah Banten yang diperkirakan akan terdampak di antaranya Cilegon, Serang, Pandeglang, Rangkasbitung, dan Tangerang. Prakiraan BRIN tersebut berdasarkan analisis data Satellite Early Warning System (Sadewa).

Mulyanto lantas menyoroti prediksi itu sempat menimbulkan kehebohan masyarakat Banten. Menurutnya, ketika muncul indikasi awal akan terjadi badai besar, salah satu peneliti BRIN itu seharusnya melakukan koordinasi dan validasi data langsung sebelum menyampaikan pernyataan sehingga tidak membuat warga panik.

"Apa kewenangannya? walaupun saya tahu BRIN melakukan study early warning system dengan bantuan Jerman. Data-data itu kuat. Tapi yang berhak menyampaikan ke publik itu BMKG," ujar Mulyanto.

"Sekarang kita dikejutkan lagi, seorang periset memberikan segepok data APBN yang bersifat rahasia, detil, kepada wartawan. Itu apakah terkendali atau tidak dokumen seperti itu," imbuhnya.

Lebih lanut, Mulyanto mengaku tak heran apabila Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan persoalan anggaran infrastruktur 2022 di BRIN, pun dengan yang Ombudsman menemukan berbagai persoalan terkait SDM.

"Jadi cita-cita ingin mengkonsolidasikan, mengintegrasikan lembaga riset tidak terjadi. Yang bisa dilakukan kepala BRIN saat ini hanya menggabungkan status kelembagaan saja. Di dalamnya konsolidasi anggaran, program, tidak jalan," tegas Mulyanto.

"Anggaran BRIN yang kita harapkan menjadi Rp24 triliun, adanya kurang lebih hanya Rp6 sampai Rp7 triliun. Padahal semua lembaga sudah melebur," imbuhnya.

Komisi VII DPR sebelumnya mendesak pemerintah untuk segera mengganti Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Desakan itu merupakan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Kepala BRIN yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto dari Fraksi Partai NasDem pada Senin (30/1).

Komisi VII DPR Juga merekomendasikan agar dilakukan audit khusus terhadap penggunaan anggaran BRIN tahun 2022 oleh BPK. Sementara itu, Laksana Tri Handoko enggan menanggapi desakan mundur dari Komisi VII DPR.

"Saya enggak ada tanggapan kalau mengenai itu, entar aja," ujar Handoko di kantor BRIN Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (31/1).

Keterangan tersebut diberikan Handoko usai dirinya merampungkan rapat di kantornya pada pukul 18.50 WIB. Handoko saat itu juga tidak menjelaskan rapat apa yang tengah dibahas olehnya.(sumber: cnnindonesia.com)