Terkait Kasus Soeharto, Todung Salahkan Pemerintah
image.google.com
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Praktisi hukum Todung Mulya Lubis cenderung menyalahkan pemerintah terkait kasus Soeharto. Pasalnya, selama 10 tahun pemerintah telah terkesan menunda proses hukum terhadap Soeharto, keluarga dan kroninya, sehingga sejarah Indonesia diwariskan dengan pertanyaan besar mengenai dimana letak peranan Soeharto dalam perjalanan kita sebagai bangsa.
Menurut Todung, meninggalnya Soeharto menyisakan banyak tanda tanya dan misteri. Yakni, apakah Soeharto betul-betul seorang pahlawan yang besar sebagai bapak pembangunan bangsa, atau seorang pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dan apakah dia seorang yang tidak diduga melanggar tindak pidana korupsi.
”Saya menyalahkan pemerintah, karena 10 tahun pemerintah menunda-nunda , tidak melakukan proses hukum terhadap Soeharto, sehingga sekarang sejarah Indonesia diwariskan dengan pertanyaan besar, dimana letak peranan Soeharto,” ujar Todung dari Tranparancy International Indonesia (TII) kepada wartawan sebelum dibukanya acara KTT PBB tentang Anti Korupsi di Nusa Dua, Senin (28/1).
Todung juga melihat ekspose tentang Soeharto di media massa pasca meninggal dinilai sangat eksesif. Padahal cukup banyak korban-korban yang terabaikan.“Perasaan bela sungkawa diungkapkan dengan sangat eksesif, sehingga kita juga merasa apa yang terjadi pada konferensi ini betul-betul seolah-olah tidak begitu penting,” pungkasnya. (sss)
Reporter: bbn/ctg
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
