rumahPuluhan warga yang menerima bantuan rumah dari Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) ogah menempati rumah tipe 21 tersebut. Pasalnya, rumah yang diresmikan langsung oleh Menpera, Sabtu (15/11) silam belum dilengkapi dengan sarana listrik dan air sehingga warga penerima lebih memilih untuk tinggal di rumah mereka yang lama.

Pantauan di lokasi, Selasa (17/2) 20 bangunan rumah tersebut dibangun dari dana Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 457 juta yang dikerjakan oleh CV. Gita Jaya.

Beberapa warga tampak sudah menempati rumah tersebut walaupun jika malam tiba mereka terpaksa hanya diterangi oleh lampu teplok. Sedangkan untuk MCK mereka mengaku terpaksa harus menumpang di rumah tetangga atau saudaranya

Masroya (38), salah seorang warga yang mendapatkan bantuan rumah tersebut, Selasa (17/2) mengatakan kebanyakan warga yang memperoleh bantuan tersebut ogah menempati rumah tersebut lantaran tidak ada air dan listriknya, padahal sudah dipasang kran ledeng.

"Jika hanya listrik yang tidak terpasang tidak masalah, namun kalau tidak ada air kan susah," katanya.

Menurut Masroya, kendatipun rumah tersebut merupakan bantuan Menpera namun bagi warga yang menerima bantuan tersebut diwajibkan membayar cicilan sebesar Rp. 125 ribu sebulan selama 15 tahun.

"Kalau ditotal harga rumah tersebut mencapai Rp. 22,5 juta per unit," tandasnya.

Samanhudi , salah seorang anggota BPD Cupel, membenarkan kalau beberapa warga yang mendapatkan bantuan rumah tersebut lebih memilih tinggal di tempat tinggal mereka semula, yakni di sepanjang pesisir pantai.

"Memang ada yang sudah menempati rumah itu karena tidak ada pilihan lain. Kalau mereka mau MCK terpaksa lari ke rumah saudara atau tetangganya. Kalau terus-terusan seperti ini jelas merepotkan juga," tandasnya.

Sementara itu Bupati Jembrana, I Gede Winasa saat dikonfirmasi terpisah, selasa (17/2) mengatakan kalau membangun rumah seharusnya satu paket dengan listrik dan airnya. "Kalau perlu sama kordennya sekalian," tandasnya.

Untuk menangani masalah ini, Winasa berjanji akan segera memanggil Perbekel Cupel untuk segera mengkoordinasikan dengan pihak pimpinan proyek (pimpro).

"Saya siap memfasilitasi pihak desa dengan pimpro. Kita bukan lepas tanggung jawab tapi karena pimpronya bukan dari kita, tentunya harus dijelaskan dulu. Kalau mau dimasukkan ke APBD, bisa-bisa saja," pungkasnya.