Pemerintah Tak Tegas Tindak Pelanggar Tata Ruang
Beritabali.com
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai pemerintah provinsi Bali dan kabupaten/kota di Bali tidak memiliki ketegasan dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar tata ruang di Bali. Ketidaktegasan pemerintah ini menyebabkan barbarnya ekspansi industri pariwisata terhadap setiap jengkal ruang di bali dan seringkali melanggar aturan tata ruang yang telah ditetapkan.
Ketua Dewan Daerah WALHI Bali Wayan Gendo Suardana saat melakukan dengar pendapat dengan DPRD Bali di Renon, Selasa (7/6) mencontohkan proyek Beach World yang melanggar perda no. 16 tahun 2009 tentang tata ruang. Pada awalnya proyek ini ditentang masyarakat karena menutup akses masyarakat terhadap pantai.
Proyek ini juga jelas-jelas melanggar perda tata ruang dan dapat dikenakan pidana bagi yang memberi ijin, namun pemerintah dalam hal ini masih bersikeras menjalankan proyek Beach World yang sebelumnya bernama Water Park, papar Wayan Gendo Suardana.
Gendo mengingatkan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah Moratorium pembangunan. Moratorium ini diperlukan untuk mengambil jarak dari masalah agar didapat solusi jangka panjang dan bersifat komprehensif, ujarnya.
Sayangnya, surat moratorium yang sempat diedarkan gubernur pada 2010 lalu mendapat penolakan dari para bupati dengan alasan mengamankan laju investasi.
Disisi lain, Gendo juga mempertanyakan status proyek BIP (Bali International Park) yang merupakan proyek pesananï pusat untuk persiapan pelaksanaan konferensi APEC mendatang.
Reporter: bbn/net
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
