Beritabali.com, Jakarta. Isu penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia terhadap sejumlah pejabat tinggi negara seperti memutar balik konstelasi politik domestik. Atas nama nasionalisme, kini semua mendadak menjadi pembela SBY. Ada upaya eksploitasi?

Peristiwa empat tahun silam, heboh belakangan. Begitulah yang terjadi ihwal karut-marut isu penyadapan pemerintah Australia terhadap sejumlah pejabat tinggi negara. Semua pihak, bersuara mengecam praktik itu. Atas nama kedaulatan republik, semua bersuara. Semua mendadak menjadi peduli republik ini.

Presiden SBY pun yang semula hanya mengeluarkan pendapat melalui jejaring sosial Twitter, Rabu (20/11/2013) SBY memberi pernyataan langsung ihwal prakik penyadapan oleh Australia. Terdapat tiga hal yang disampaikan SBY, yakni menuntut tanggung jawab dan penjelasan Australia, mengkaji ulang kerja sama, dan perlu dibuat kode etik hubungan kedua negara. "Indonesia menunggu penjelasan dan tanggung jawab Austalia atas kasus penyadapan itu," tegas SBY.

Dalam kesempatan tersebut, SBY juga menyebutkan tenggang waktu pengajian ulang agenda kerjasama yang telah diteken bersama dua negara seperti pertukaran informasi dan intelejen antarkedua negara serta latihan bersama tentara Indonesia dan Australia. SBY juga meminta untuk keberlangsung relasi Indonesia dan Australia perlu diatur kode etik yang menyangkut kerjasama di berbagai bidang.

Anggota Komisi Hukum DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan yang dibutuhkan saat ini dan memberi dampak berguna bagi masyarakat Indonesia adalah mendesak pemerintah Australia untuk membuka sadapan itu. "Jadi kita mendesak pemerintah Australia membuka sadapan itu. Bukan mendesak permintaan maaf," tegas Bambang di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (20/11/2013).

Lebih lanjut Bambang mengingatkan agar publik tidak terkecoh dengan isu penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia. Menurut dia, reaksi terhadap penyadapan Australia bukanlah karena jiwa nasionalisme. "Tapi karena khawatir perselingkuhan dan korupsi mereka dan kroninya terkuak," ujar Bambang tanpa menyebut siapa yang dimaksud.

Bila melihat peristiwa penyadapan yang terjadi sekitar Agustus 2009, saat itu telah usai proses Pemilu 2009 yang dimenangkan pasangan SBY-Boediono. Di saat itu pula, kasus Century mulai mencuat di parlemen. Sejumlah anggota DPR mempertanyakan kebijakan bailout Century yang pada akhirnya diteruskan oleh DPR periode 2009-2014 yang berujung pembentukan Pansus Angket Century. [bbn/inilah.com]