search
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
light_mode dark_mode
Sektor Pariwisata Riskan, Bali Perlu Merevitalisasi Sistem Pertanian
Rabu, 10 Oktober 2018, 23:20 WITA Follow
image

beritabali.com/ist

IKUTI BERITABALI.COM DI

GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, BADUNG.

Beritabali.com,Badung. Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Bali memerlukan langkah strategis untuk menanggulangi sektor pariwisata yang cukup riskan salah satunya adalah revitalisasi sistem pertanian untuk mem-back up sektor wisata.  
 
[pilihan-redaksi]
"Sektor pertanian juga bisa mendongkrak sektor lainnya seperti Industri Kecil dan Menengah,” tandasnya saat dalam acara International Conference on Inclusive Economic Growth: Reducing Poverty and Inequality yang juga merupakan rangkaian dari even IMF-World Bank Forum 2018 di Hotel Anvaya, Kuta, Rabu (10/10).
 
Lebih lanjut Ia juga menyebutkan bahwa Bali merupakan Provinsi terbaik ke empat di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari tingginya pertumbuhan ekonomi, rendahnya angka kemiskinan, tingginya kapabilitas penduduk dalam mengakses berbagai kesempatan, serta tingginya persamaan gender serta kesenjangan sosial yang rendah. Meski demikian, ia mencatat di Bali pertumbuhan sektor manufaktur cukup rendah, karena sektor utama Bali adalah industri pariwisata. 
 
Terkait kondisi nasional, Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro juga mengatakan, masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial memang masih ada di Indonesia. Ia menambahkan angka kemiskinan saat ini di Indonesia memang tercatat di titik terendah, namun pemerintah tetap mengupayakan pengentasannya. “Salah satunya adalah dengan mengurangi subsidi yang tidak tepat sasaran,” ujarnya. 
 
Selain masalah kemiskinan hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah kesenjangan sosial. Ia menambahkan beberapa hal yang menyebabkan lambatnya penanganan kemiskinan dan kesenjangan antara lain kurangnya akses pelayanan keuangan di daerah pinggiran, kepemilikan lahan sampai saat ini mayoritas dari kalangan menengah ke atas, kurangnya akses teknologi informasi hingga ke pelosok serta masih banyak daerah-daerah pinggiran yang terdampat bencana alam. Beberapa langkah pemerintah untuk menguranginya antara lain peningkatan sistem pendidikan, kesehatan serta nutrisi untuk masyarakat dan peluasan lapangan pekerjaan. 
 
Sementara itu, Presiden IFAD Gilbert F Houngbo menekankan pentingnya peningkatan sistem pertanian untuk mengurangi angka kemiskinan di dunia. Ia menyatakan bahwa kemiskinan banyak terjadi di daerah pinggiran daripada di daerah perkotaan, sehingga Ia menekankan pentingnya perluasan lahan pekerjaan di daerah tersebut seperti petani maupun nelayan. 
 
[pilihan-redaksi2]
Menurutnya IFAD adalah lembaga khusus PBB yang bertujuan untuk menyediakan pendanaan dan menggerakkan sumber-sumber tambahan untuk program-program yang khusus dirancang untuk pengembangan ekonomi wilayah miskin, terutama dengan mengembangkan produktivitas agrikultural. 
 
Misi IFAD adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin di pedesaan dengan tujuan menghapuskan kemiskinan. IFAD bergerak di bidang pertanian dengan dasar bahwa 75% penduduk miskin di dunia—sejumlah 720 juta manusia—hidup di daerah terpencil dan sangat bergantung dengan aktivitas pertanian untuk mempertahankan hidupnya. Ia juga menambahkan dalam melakukan aktivitasnya, IFAD bekerjasama dengan  pemerintah, donor, organisasi non-pemerintahan, dan rekanan lainnya. IFAD berfokus pada solusi country specific, yang akan meningkatkan akses penduduk miskin kepada jasa finansial, pasar, teknologi, lahan, dan sumber daya alam. (bbn/rlspemprov/rob)
 

Reporter: -



Simak berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Ikuti saluran Beritabali.com di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru seputar Bali.
Ikuti kami