Memadukan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan, bisa menjadikan Lombok atau Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mode bagi sebuah konsep. 

Konsep yang direvisi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) NTB ini yang dikenal dengan LECI, Lombok Eco City Island. Konsep yang mengkolaborasikan kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kearifan lokal.

Mewakili Gubernur hadir pada acara konsultasi publik materi teknis Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Rinjani dan sekitarnya, Rabu (7/10) di Sheraton Hotel Senggigi Lombok Barat, Asisten II NTB, Ir H Ridwan Syah menyampaikan beberapa isu penting dalam konsep pembangunan NTB. Salah satunya adalah angka kemiskinan yang mencapai 13,9 persen, dengan jumlah penduduk NTB lebih dari 5 juta jiwa. 

Angka kemiskinan yang masih tergolong tinggi. Naik 0,09 persen dari sebelumnya 13,0 persen berdasar catatan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Meskipun hanya mengalami sedikit penambahan, tambahan angka tersebut juga menggambarkan bahwa NTB masih cukup bisa bertahan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang masih positif di masa pandemi ini," jelas Ridwan Syah.

Di sisi lain, Ridwan Syah menerangkan pertumbuhan ekonomi NTB yang positif ini masih merupakan pertumbuhan ekonomi yang semu. Pasalnya, ekspor tambang dari PT AMAN masih mendominasi, sehingga tidak inklusif. 

Dijelaskan, untuk kondisi ekonomi NTB pada triwulan I 2020, tumbuh melambat dari triwulan sebelumnya. Dari 5,70 persen (yoy) pada triwulan IV 2019, tumbuh menjadi 3,19 persen (yoy) pada triwulan I 2020. Melambatnya pertumbuhan ekonomi NTB ini terutama disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Pada sisi permintaan, penurunan kinerja PMTB pada triwulan I 2029 sejalan dengan menurunnya investasi bangunan dan non bangunan.

"Untuk sisi penawaran, penurunan lebih disebabkan oleh turunnya kinerja LU Pertanian akibat adanya pergeseran masa tanam," ucap Ridwan Syah lagi.

Di luar sektor tambang, berdasar data Bank Indonesia kinerja ekonomi NTB mengalami penurunan lebih lanjut sebesar 0,32 persen (yoy). Lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 6,12 persen (yoy). Untuk disparitas perkembangan wilayah, antara Pulau Lombok dan Sumbawa masih relatif tinggi. Dengan potensi SDA dengan karakteristik tingkat pengelolaan yang berbeda. 

Tekanan pemanfaatan SDA Lombok cukup tinggi, sedangkan pulau Sumbawa pengelolaan SDA-nya masih cukup rendah. Sehingga diperlukan investasi untuk pengelolaan dan pengelolaan SDA di dua wilayah. 

"Peran investasi sangat penting untuk memastikan tata ruang. Dan tata ruang dapat menjadi pendorong munculnya berbagai investasi," tegas Ridwan Syah, berharap RTRW NTB bisa menjadi pendorong bagi investasi, bukan sebaliknya.