Militer Myanmar melakukan kudeta atau mengambil alih kekuasaan sepihak, setelah Aung San Suu Kyi dan para pemimpin politik lainnya diculik oleh bala tentara, Senin (1/2/2021) dini hari.

Menyadur BBC News, beberapa jam setelah penangkapan para pemimpin sipil, TV militer Myanmar mengumumkan dan mengonfirmasi keadaan darurat selama satu tahun.

Kudeta terjadi setelah ketegangan meningkat antara pemerintah sipil dan militer karena persoalan pemilu bulan November 2020.

Liga Nasional untuk Demokrasi, mengumumkan kemenangan partai tersebut pada pemilu. Namun, militer menilai partai Aung San Suu Kyi tersebut melakukan kecurangan.

Otoritas militer mengatakan, mereka menyerahkan kekuasaan kepada panglima tertinggi Min Aung Hlaing, setelah Penasihat Negara Aung San Suu Kyi ditangkap dan ditahan.

Ketegangan antara pemerintah sipil dan militer di Myanmar semakin memanas sejak pemilihan November lalu.

Partai Suu Kyi memenangkan 396 dari 476 kursi. Namun pihak militer mengklaim hasil pemilihan diwarnai kecurangan. Klaim tersebut ditolak oleh komisi pemilihan Myanmar.

Pekan lalu, militer menolak untuk mengesampingkan kudeta sebagai jalan menggulingkan kemenangan pemilihan Liga Nasional untuk Demokrasi.

Mark Farmaner, direktur Burma Campaign UK, mengatakan kepada Sky News, penduduk Myanmar melaporkan tentara menduduki jalan-jalan utama.

Selain itu, jaringan internet dan telepon terganggu. Stasiun TV negara juga menghentikan siaran dengan dalih adanya masalah teknis.

Farmaner mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, Myanmar telah diperintah oleh pemerintah sipil Suu Kyi.

Tetapi militer tetap memegang kendali atas kementerian dan pasukan keamanan yang paling penting.

"Tidak masuk akal bagi militer untuk melakukan ini, karena mereka mendapat banyak manfaat dari reformasi yang dilakukan dalam 10 tahun terakhir," katanya tentang kudeta.

Menurut Jonathan Head, koresponden BBC di Asia Tenggara, kudeta tersebut tampaknya merupakan pelanggaran nyata terhadap konstitusi yang dirancang oleh militer lebih dari satu dekade lalu.

John Sifton, direktur advokasi Asia untuk Human Rights Watch, mengatakan militer Myanmar tidak pernah tunduk pada pemerintahan sipil dan meminta negara lain untuk memberlakukan "sanksi ekonomi yang tegas dan terarah" pada kepemimpinan militer dan kepentingan ekonominya.

Kondisi memanas di Myanmar langsung memancing beragam komentar dari berbagai negara dan menuntut setiap pihak menghormati hasil pemilihan.

"Amerika Serikat menentang setiap upaya untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan." jelas juru bicara Gedung Putih Jen Psaki.

Pemerintah Australia mengatakan pihaknya "sangat prihatin" dan menyerukan pembebasan segera para pemimpin yang ditahan secara tidak sah.

Jepang juga ikut menanggapi dengan mengatakan sedang mengamati situasi dengan cermat, namun tidak memiliki rencana untuk memulangkan warga negara Jepang dari Myanmar.

Untuk diketahui, Myanmar, juga dikenal sebagai Burma, diperintah oleh junta militer hingga reformasi demokrasi dimulai pada tahun 2011.(sumber: suara.com)