Pemkab Tabanan Bahas Revisi RTRW Dengan Kementerian PUPR
beritabali/ist/Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi.
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, TABANAN.
Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya Pemkab Tabanan mendapatkan waktu untuk melakukan rapat koordinasi lintas sektor bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perihal revisi RTRW.
Pembahasan direncanakan pada Selasa (7/12). Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah mendapatkan surat untuk melaksanakan rapat koordinasi tersebut.
Pada surat tersebut, Pemkab Tabanan diminta menghadiri rapat dengan tatap muka. Undangan mulai dari bupati, ketua dan angota DPRD hingga staf ahli.
“Setelah proses panjang akhirnya Revisi RTRW Tabanan dibahas di lintas sektor di kementrian untuk mendapatkan persetujuan substansi,” ujar Eka.
Ia menyebutkan, Komisi I opitimis dalam tiga bulan ke depan Ranperda RTRW Tabanan sudah bisa ditetapkan untuk menjadi Perda induk sehingga menjadi rujukan Peraturan Bupati RDTR di masing-masing wilayah, kawasan strategis.
“Selain itu pada Perda lain secara parsial sebagai kepastian hukum,” ujar Politisi PDI Perjuangan asal Marga ini.
Sebelumnya Eka juga menjelaskan, Turunan dari RTRW ini, salah satunya adalah Rancangan Detai Tata Ruang (RDTR) dalam bentuk Peraturan Bupati (Pergub). Kajian RDTR telah berjalan di tiga wilayah di Tabanan, yakni Kecamatan Baturiti, wilayah perkotaan dan Tanah Lot.
Ia menambahkan, selain soal RDTR soal retribusi bangunan dan gedung atau retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) yang dulu dikenal dengan istilah IMB juga menjadi kendala selama RTRW belum disahkan.
Reporter: bbn/adv
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
