Gubernur Bali, Wayan Koster secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 pada, Rabu (Buda Paing, Landep) 6 April 2022 di Gedung Gajah Jayasabha, Denpasar.

Dalam sambutannya, Gubernur Bali sangat mengapresiasi, karena telah memasuki tahun keempat penjabaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Secara umum pelaksanaan program-program prioritas di Pemerintah Provinsi Bali bisa berjalan dengan lancar, meskipun pandemi Covid-19 menghantam dunia yang tentu berdampak juga di Indonesia dan Bali pada khususnya, namun secara garis besar program pembangunan di Bali masih bisa dilaksanakan.

“Angayubagia, pembangunan daerah Bali dapat Kita laksanakan dalam koridor yang direncanakan. Begitu pula pandemi Covid-19 di Bali dapat ditangani dengan baik berkat kerja keras dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Kodam IX/Udayana, Polda Bali, Kejati Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Majelis Desa Adat, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Desa Adat, dan Desa/Kelurahan Se-Bali serta hasil gotong-royong dari berbagai komponen masyarakat,” jelas Gubernur Bali asal
Desa Sembiran, Buleleng ini yang disambut tepuk tangan.

Upaya mentransformasi struktur dan fundamental ekonomi Bali sudah menampakan hasil, dan bersyukur Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo telah meluncurkan Konsep Transformasi Ekonomi Bali (hasil gagasan dari Gubernur Bali, Wayan Koster serta disusun langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa, red) pada Jumat (Sukra Pon, Medangsia) tanggal 3 Desember 2021 dengan nama ‘Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh dan Sejahtera’.

Konsep Ekonomi Kerthi Bali, kata Gubernur Bali jebolan ITB adalah ekonomi untuk mewujudkan Bali Berdikari dalam Bidang Ekonomi yang dibangun dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai filosofi Sad Kerthi dengan memiliki 6 sektor unggulan sebagai pilar perekonomian Bali, yaitu: 

1) Sektor Pertanian dengan pertanian organik-nya; 2) Sektor Kelautan dan Perikanan; 3) Sektor Industri Manufaktur dan Industri Budaya Branding Bali; 4) Sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi; 

5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital; dan 6) Sektor Pariwisata. Jadi Konsep Ekonomi Kerthi Bali dengan memiliki 6 sektor unggulannya akan mewujudkan perekonomian Bali yang harmonis terhadap alam, berbasis sumber daya local dan menjaga kearifan lokal, hijau/ramah lingkungan, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, berdaya saing, serta berkelanjutan.

Untuk pembangunan Tahun 2023, Gubernur Bali yang juga merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini menjelaskan bahwa pembangunan di Bali selain bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, juga diharapkan mendapat dukungan dari APBN. 

Sehingga ada beberapa usulan pembangunan infrastruktur prioritas dan strategis di Tahun 2023 yang bersumber dari APBN, seperti: 1) Lanjutan Pembangunan Jalan Shortcut Singaraja - Mengwitani Titik 11 dan 12, dengan Anggaran Rp.190 Miliar; 2) Pembangunan Pelabuhan Sangsit di Kabupaten Buleleng, dengan Anggaran Rp.240 Miliar; 

3) Pembangunan Kawasan Batur Global Geopark di Kabupaten Bangli, dengan Anggaran Rp.350 Miliar; 4) Pembangunan Pasar Singamandawa Kintamani di Kabupaten Bangli, dengan Anggaran Rp.75 Miliar; 5) Pembangunan Fasilitas Seni Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, dengan Anggaran Rp. 250 Milyar; 

6) Pembangunan Jembatan Nusa Lembongan - Nusa Ceningan, Nusa Penida di Kabupaten Klungkung, dengan Anggaran Rp.57 Miliar; 7) Pembangunan Embung Unda sebagai Penunjang Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, dengan Anggaran Rp.236 Miliar; 8) Penataan Kawasan Pesisir Nusa Penida di Kabupaten Klungkung, dengan Anggaran Rp. 80 Miliar; 

9) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa sebagai Penunjang Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, dengan Anggaran Rp.336 Miliar; dan 10) Pembangunan Pelabuhan Amed di Kabupaten Karangasem, dengan Anggaran Rp.148 Miliar.