Pasukan Rusia dikabarkan melancarkan serangan baru di kota-kota Ukraina, Sabtu (24/9), saat pemungutan suara referendum berlanjut. Pemilihan suara dengan mekanisme referendum sedang berlanjut di empat wilayah yang dikendalikan oleh pasukan Rusia dalam upaya untuk mencaplok sekitar 15 persen wilayah Ukraina.

Dilansir dari Times of Israel, Gubernur Zaporizhzhia Oleksandr Starukh mengatakan Rusia menargetkan fasilitas infrastruktur di kota Sungai Dnieper.

Salah satu rudal menghantam sebuah gedung apartemen, menewaskan satu orang dan melukai tujuh orang lainnya. Pasukan Rusia juga menyerang daerah lain di Ukraina dan merusak bangunan tempat tinggal dan infrastruktur sipil.

Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan bahwa Rusia menargetkan bendungan Pechenihy di Sungai Seversky Donets di timur laut Ukraina, menyusul serangan sebelumnya pada bendungan di waduk dekat Kryvyi Rih, yang menyebabkan banjir di Sungai Inhulets.

Di tengah perang, pemungutan suara berlanjut dalam referendum yang diselenggarakan Kremlin di daerah-daerah pendudukan. Pemungutan suara tersebut diketahui telah ditolak oleh Ukraina dan sekutu Baratnya karena dianggap sebagai suara palsu tanpa kekuatan hukum.

Pemungutan suara akan berakhir pada Selasa (27/9) mendatang. Dalam pemungutan suara lima hari tersebut, petugas pemilu akan didampingi petugas polisi untuk membawa surat suara ke rumah-rumah dan mendirikan tempat pemungutan suara yang bergerak dari tempat ke tempat untuk alasan keamanan. 

Pemungutan suara juga diadakan di Rusia, di mana para pengungsi dan penduduk lain di wilayah tersebut memberikan suara.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Moskow akan mendengarkan keinginan penduduk. Hal ini merupakan indikasi yang jelas bahwa Kremlin siap untuk segera mencaplok wilayah tersebut setelah pemungutan suara selesai.

Ukraina menyatakan bahwa pemungutan suara tersebut merupakan upaya tidak sah yang dilakukan oleh Moskow untuk memisahkan sebagian besar wilayah negara, yang membentang dari perbatasan Rusia hingga Semenanjung Krimea. Referendum serupa terjadi di Krimea pada tahun 2014 sebelum dicaplok Moskow, sebuah langkah yang dianggap ilegal oleh sebagian besar dunia.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak warga Ukraina di wilayah pendudukan untuk merusak referendum dan berbagi informasi tentang pihak-pihak yang melakukan hal yang dianggap lelucon itu. Dia meminta warga untuk mencoba menghindari mobilisasi Moskow dan menyabotase tindakan tentara Rusia jika mereka ditangkap.

Protes terhadap mobilisasi di Moskow dan beberapa kota Rusia lainnya dengan cepat dibubarkan oleh polisi.

Banyak warga yang berusaha mati-matian untuk meninggalkan Rusia hingga membeli tiket pesawat dengan harga sangat mahal. Ribuan lainnya melarikan diri dengan mobil dan menciptakan kemacetan lalu lintas dan rela menunggu berhari-hari di beberapa perbatasan.

Dalam upaya untuk menenangkan ketakutan publik, pihak berwenang mengumumkan bahwa beberapa dari mereka yang bekerja di bidang teknologi tinggi, komunikasi atau keuangan akan dibebaskan.

Ramzan Kadyrov, pemimpin regional Chechnya yang mengirim pasukannya untuk berperang di Ukraina, menyarankan agar Moskow lebih melibatkan personel dari lembaga penegak hukum dalam perang tersebut

Dia mengecam mereka yang melarikan diri dari mobilisasi sebagai pengecut dan menyarankan bahwa polisi dan berbagai lembaga paramiliter akan membuat kekuatan tempur yang jauh lebih terlatih dan termotivasi.(sumber: cnnindonesia.com)