Perdana Menteri Kuwait Sheikh Ahmad Nawaf al-Sabah menyerahkan pengunduran diri kabinet kepada putra mahkota negara itu pada Senin (23/1) atau sekitar tiga bulan setelah dilantik. Media pemerintah memberitakan pengunduran diri itu menyusul perselisihan dengan anggota parlemen yang telah menjerumuskan negara Teluk yang kaya minyak itu ke dalam kelumpuhan politik.

Majelis Nasional Kuwait adalah satu-satunya parlemen yang dipilih sepenuhnya di Teluk, tetapi telah berulang kali mengalami krisis antara eksekutif dan legislatif.

Pengunduran diri kali ini merupakan kabinet ketiga yang dibentuk Perdana Menteri Sheikh Ahmed Nawaf al-Ahmed Al-Sabah, putra penguasa negara berusia 85 tahun itu, sejak ia memimpin pemerintahan Agustus lalu.

Kantor berita resmi KUNA, seperti dikutip dari AFP, melaporkan perdana menteri mengajukan pengunduran diri kabinet kepada Putra Mahkota Sheikh Meshal al-Ahmad al-Jaber Al-Sabah.

"Pengunduran diri terjadi karena kebuntuan... pada berbagai masalah dengan otoritas legislatif," kata kabinet dalam sebuah pernyataan, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Pengunduran diri itu membuat rencana anggota parlemen menanyakan dua menteri soal pengelolaan keuangan negara dan RUU keringanan utang yang akan memberikan amnesti utang bagi warga negara Kuwait batal.

Anggota parlemen telah mendesak pemerintah untuk menyetujui RUU yang menurut para menteri akan membebani negara. Awalnya, agenda dengan dua menteri tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa (24/1).

Saleh Ashour, seorang anggota parlemen, mengkritik pengunduran diri tersebut, menyebutnya sebagai "mundur dalam menghadapi masalah politik."

"Akan lebih baik jika pemerintah menghadiri sidang parlemen," dan menghadapi pertanyaan, katanya kepada AFP.

Pemerintahan keenam hadir hanya dalam tiga tahun, setelah dilantik pada Oktober 2022. Mereka dilantik guna memerangi korupsi di antara prioritasnya, setelah oposisi menuai keuntungan besar dalam pemilihan parlemen.

Pada September 2022, Kuwait mengadakan pemilu keenamnya dalam satu dekade, yang kembali mengarah ke parlemen yang dipimpin oposisi. Oposisi secara teratur menuduh menteri dari keluarga kerajaan salah urus dan korupsi.(sumber: cnnindonesia.com)