Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengkritik perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin oleh Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC).

Menurutnya, perintah itu cuma akan memberikan konsekuensi negatif dan memperpanjang perang di Ukraina.

"Saya pikir mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin akan memiliki konsekuensi politik yang buruk dan dikatakan bahwa ada keengganan besar untuk berbicara mengenai perdamaian (dan) mengenai gencatan senjata," kata Vucic kepada wartawan di Beograd, seperti dikutip Associated Press, Minggu (19/3).

Ia kemudian melanjutkan, "Pertanyaan saya sekarang adalah Anda telah menuduhnya melakukan kejahatan perang terbesar, dengan siapa Anda akan bicara (mengenai perdamaian) sekarang?"

Vucic juga menilai ICC mengeluarkan perintah penangkapan Putin agar orang nomor satu Rusia itu tak bisa berkomunikasi. Sebab, dengan perintah ini, orang akan "sadar bahwa Putin telah melakukan kejahatan perang" sehingga enggan bicara dengannya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan Putin ditangkap jika datang ke Serbia, Vucic mengatakan bahwa Serbia tak akan menerima Putin apabila sang Presiden tak menyudahi perang di Ukraina.

"Jelas bahwa selama konflik (di Ukraina) berlanjut, Putin tak punya tempat tujuan," kata Vucic.

Serbia merupakan satu-satunya negara Eropa yang menolak menjatuhkan sanksi terhadap Rusia bersama dengan komunitas global.

Sementara Vucic sendiri adalah penentang keras pengadilan kejahatan perang internasional yang menduduki jabatan tinggi partai ultranasionalis.

Pemimpin partai tersebut dan beberapa anggotanya pernah tercatat berakhir di pengadilan kejahatan perang internasional atas kejahatan yang mereka lakukan selama perang di Kosovo pada 1990-an.

Pada periode itu, Vucic merupakan menteri informasi Presiden Serbia Slobodan Milosevic. Selama perang tersebut, pasukan Serbia dituding melakukan berbagai kejahatan perang terhadap separatis Albania Kosovo.

Sebelumnya, ICC merilis surat perintah penangkapan terhadap Putin karena dianggap melanggar dua pasal Statuta Roma, terkait perlakuannya terhadap warga Ukraina selama invasi.

Kedua pasal itu mencakup soal deportasi warga sipil secara ilegal. Selain itu, Putin juga dituduh membawa paksa anak-anak dari wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina ke Kremlin.

Soal ini, Rusia menanggapi santai perintah tersebut dengan menyatakan bahwa Moskow sudah terbiasa dengan "sikap permusuhan" semacam itu.

Selain Serbia, China juga sempat mengkritik perintah ICC dengan mewanti-wanti agar lembaga itu menghindari standar ganda dan menghormati imunitas kepala negara.(sumber: cnnindonesia.com)