Australia bakal menggelar referendum untuk menentukan nasib masyarakat adat Aborigin dan orang kepulauan Selat Torres di konstitusi mereka. Referendum itu bakal menentukan apakah masyarakat adat tersebut bakal diakui dalam konstitusi Australia atau tidak.

Diberitakan CNN, melalui referendum ini, warga Australia akan diminta memberikan suara soal perubahan konstitusi sekaligus pembentukan badan adat guna memberikan nasihat kepada parlemen federal mengenai kebijakan dan proyek terkait masyarakat adat.

"Momen ini sudah sangat lama dibuat, mereka sudah menunjukkan kesabaran dan optimisme melalui proses ini. Semangat kerja sama dan dialog yang bijaksana dan penuh hormat merupakan hal penting untuk bisa sampai pada titik ini," kata Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dengan penuh emosional.

Menteri Pribumi Australia Linda Burney juga turut merasa haru dengan mengatakan bahwa hari pengumuman soal referendum ini merupakan momen yang benar-benar bersejarah.

"Hari ini kami mengambil langkah besar ke depan dalam perjalanan panjang menuju pengakuan konstitusional, melalui suara," kata Burney.

"Kami percaya bahwa ini sangat adil. Kami percaya ini akan menarik keadilan rakyat Australia," tambahnya.

Referendum ini dijadwalkan digelar antara Oktober dan Desember tahun ini. Sementara pertanyaan-pertanyaan yang nantinya diajukan bakal disampaikan ke Parlemen pekan depan.

Pada kurun waktu tersebut, komite parlemen juga akan dibentuk untuk mempertimbangkan pengajuan sebelum pemungutan suara parlemen pada Juni.

Pemerintah Australia memandang referendum ini sebagai kesempatan terbaik negara untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu karena tak begitu memperhatikan kesejahteraan penduduk asli mereka usai masa penjajahan.

Selama lebih dari 200 tahun usai penjajahan, penduduk Aborigin dan Torres Strait Islands memang masih banyak yang menderita soal kesehatan, kematian, dan kesulitan ekonomi ketimbang penduduk non-pribumi, menurut statistik pemerintah.

Pemerintah telah berulang kali mencoba menutup kesenjangan itu namun sikap rasis yang mengakar di masyarakat mempersulit hal tersebut.

Referendum ini pun sejauh ini dinilai tak bisa memberikan hasil yang menjamin meski pemerintah telah mendorong warga untuk memberikan suara.

Partai Liberal, misalnya, yang hingga kini belum mengumumkan apakah bakal mendukung pemungutan suara atau tidak. Pemimpin partai, Peter Dutton, mengaku ingin meninjau lebih detail mengenai efektivitas dari perubahan konstitusi tersebut.

Partai Nasional juga telah mengesampingkan pemberian suara. Mereka menilai referendum hanyalah lapisan lain dari birokrasi yang tak menjamin kepentingan masyarakat adat.

Untuk bisa lolos, referendum sendiri harus bisa meraih suara mayoritas secara nasional dan suara mayoritas di negara bagian. Sejauh ini pun, hanya 44 referendum yang berhasil lolos di Australia.(sumber: cnnindonesia.com)