Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan terdapat 232 warga Palestina meninggal dunia dan 1.697 orang lainnya luka-luka dalam konflik dengan Israel yang pecah pada Sabtu (7/10).

Meski demikian, Kementerian Kesehatan Palestina tidak merinci lebih lanjut wilayah mana saja yang membuat ratusan warga Palestina kehilangan nyawanya.

Kementerian tersebut juga tidak menjelaskan apabila warga yang wafat merupakan militan Hamas atau warga sipil di Gaza.

"Tim medis masih bekerja sekuat tenaga untuk menyelamatkan puluhan kasus serius dan kritis di ruang operasi dan unit perawatan intensif," kata Kementerian Kesehatan Palestina, seperti diberitakan CNN, Minggu (8/10).

Kementerian tersebut kini memanggil lembaga kemanusiaan agar membantu Palestina membangun rumah sakit darurat di Jalur Gaza.

"[Kami memanggil] lembaga-lembaga kemanusiaan dan bantuan untuk segera bekerja guna mendukung kebutuhan darurat rumah sakit di Jalur Gaza," ujarnya.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan Israel melaporkan sebanyak 908 korban yang mengalami luka dibawa ke rumah sakit di negaranya.

Dilansir dari CNN, Layanan Darurat Israel memperkirakan sekitar 70 orang tewas di Israel dalam serangan militer Hamas.

Sebelumnya, kelompok militan Palestina Hamas melancarkan serangan udara, laut, dan darat terhadap Israel pada Sabtu (7/10). Israel pun melakukan serangan udara balasan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa negaranya sedang berperang dengan militer Hamas, yang menguasai Jalur Gaza.

Netanyahu memerintahkan pemanggilan pasukan cadangan dan berjanji bahwa Hamas akan membayar akibat dari apa yang belum diketahui mereka sampai sekarang.

Sementara, Pemerintah Palestina mengungkap serangan militer Hamas, yang menguasai jalur Gaza, ke wilayah Israel terkait ketidakadilan yang dialami warga di wilayah penjajahan negara zionis itu.

"Berlanjutnya ketidakadilan dan penindasan yang menimpa rakyat Palestina menjadi alasan di balik situasi yang eksplosif ini dan ketiadaan perdamaian dan keamanan di kawasan," demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Palestina, dalam unggahannya di Twitter, Sabtu (7/10).

"Perdamaian membutuhkan keadilan, kebebasan, dan implementasi penuh resolusi legitimasi internasional," lanjut keterangan itu.(sumber: cnnindonesia.com)