Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menceritakan pengalamannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi dalam mengundang saksi ahli. Pakar kerap malas memenuhi panggilan lantaran honornya kecil.

Sambil bercanda, Mahfud membandingkan besaran honor yang diterima saksi ahli dari MK dengan yang diberikan partai politik. MK hanya membayar honor Rp3,5 juta sementara parpol bisa memberi hingga ratusan juta.

"Biasanya kalau agak profesional, kalau diundang MK orang agak males datang. Kenapa? Kalau MK honornya orang sama dengan orang seminar Rp3,5 juta. Tapi kalau diundang oleh partai, biasanya bisa ratusan juta," kelakar Mahfud usai acara bukber di kantor MMD Inisiative, Rabu (3/4).

Saat masih menjadi ketua MK, Mahfud mengaku sering mengundang para saksi ahli. Sebab, pakar yang dihadirkan pihak bersengketa biasanya partisan dan memihak. Oleh karenanya, Mahfud kerap mengundang saksi ahli atas nama lembaga.

"Kalau dulu saya sering undang sendiri karena kadangkala kalau yang diajukan oleh pemohon sudah dititip pesan-pesan yang agak berpihak," kata Mahfud.

Ia lalu bercerita pernah mengundang para tokoh agama dalam kasus aturan penodaan agama.

"Saya ngundang sendiri tokoh-tokoh ada Emha Ainun Nadjib, Quraish Shihab, itu tidak diajukan oleh orang yang berperkara tapi MK ingin mendengar. Waktu itu kita panggil semua, dari gereja, ulama," katanya.

Sementara, Mahfud irit bicara soal pemanggilan empat menteri kabinet dalam lanjutan sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi pada Jumat (5/4) besok.

Ia enggan berkomentar lebih jauh soal rencana kesaksian para mantan koleganya. Mahfud mengaku telah memberi kuasa kepada para pembela hukumnya di MK.

"Silakan nanti kita lihat saja di lapangan. Kita semuanya mengikuti itu. Saya kan tidak ikut di dalam, saya sudah menyerahkan ke kuasa hukum. Jadi saya ndak ikut bicara," katanya.

Empat menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dipanggil sudah memastikan bakal hadir memenuhi panggilan MK untuk menjadi saksi sidang sengketa Pilpres 2024.

Keempat menteri yang dimaksud yakni Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Mereka akan dimintai keterangan soal isu politisasi bantuan sosial selama tahapan Pemilu dan Pilpres 2024. Bansos menjadi isu yang paling disorot oleh kubu paslon 1 dan 3 dalam sidang.

Keduanya menuding pembagian paket bansos yang melimpah jelang hari pemungutan suara itu sebagai praktik politik gentong babi yang dilakukan Jokowi untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

"Pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5," kata Ketua MK Suhartoyo pada persidangan di Gedung MK, Jakarta, Senin (1/4). (sumber: cnnindonesia.com)