Dewan Karangasem mempertanyakan deviden serta aliran CSR dari Bank BPD Bali untuk Pemkab Karangasem dalam raker gabungan pembahasan Ranperda penyertaan modal kepada PT. BPD Bali dan kepada PT Jamkrida Bali Mandara tahun 2025 pada Selasa (22/10/2024). 

Dalam rapat yang berlangsung di lantai dua gedung DPRD Karangasem tersebut, sejumlah anggota dewan mengaku tidak mengetahui selama ini dibawa kemana saja CSR dari bank BPD Bali, bahkan terkesan disembunyikan. 

"Seperti menjadi rahasia, ketika ada CSR seperti sembunyi-sembunyi. Selama ini kita bertanya - tanya, padahal dari sisi CSR Bnak BPD kepada Pemda Karangasem cukup besar, cuma kita belum tahu kemana saja arahnya," kata Nengah Sumardi anggota dewan dari fraksi Golkar Karangasem. 

Hal senada juga dilontarkan oleh Nyoman Musna Antara. Ia bahkan mengaku selama 4 periode menjadi anggota DPRD Karangasem belum pernah mengetahui kemana saja CSR dari Bank BPD Bali untuk Karangasem disalurkan. Ia berharap sebaiknya, sesekali bisa disampaikan serta paling tidak bisa diberikan ruang untuk memfasilitasi misalnya seperti bedah rumah. 

"Sebenarnya kita agak trauma, karena sebelumnya kita juga sempat menyertakan modal untuk Persiroda, tapi sekarang tidak ada kabarnya. Kembali ke BPD, kami legislatif selalu menyetujui penyertaan modal, tapi untuk CSR nya kami tidak tahu bagaimana prosesnya, padahal kami bagian pemerintah juga ya. Ibaratnya kami berikan modal tapi tidak tahu hasilnya. Tidak tahu dipakai untuk apa dan dibawa kemana. Kami hanya dilibatkan untuk membuat Perda saja," timpal Nengah Rinten anggota dewan dari Partai Nasdem. 

Sebelum dewan mempertanyakan penyaluran CSR, pihak eksekutif yang dikomando oleh PLT Asisten III, I Wayan Ardika telah menyampaikan rancangan perda terkait penyertaan modal kepada pihak legislatif. Di dalam rancangan, penyertaan modal kepada PT. BPD Bali dipasang sebesar Rp5 miliar naik Rp4 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kepada PT. Jamkrida Bali Mandara dipasang Rp1 miliar.

Mendapati rancangan tersebut, dewan langsung bersuara agar besaran penyertaan modal Rp5 miliar itu bisa dikaji kembali, dengan pertimbangan menyesuaikan kemampuan keuangam daerah. Dewan sepakat untuk menambah penyertaan modal jika kondisi keuangan Karangasem surplus tetapi realitanya justru APBD tahun 2025 dirancang defisit. 

"Rohnya jika menyertakan modal paling tidak kondisi keuangan kita surplus. Tetapi kenapa lonjakannya luar biasa dari Rp.1 miliar menjadi Rp5 miliar, kalau semata - mata mengejar peringkat, prestasi atau kitannya dengan deviden, tolong dibuka seperti apa, apa korelasinya bagi kita dengan menaikkan penyertaan modal ini," tanya Nyoman Rena anggota dewan Fraksi Golkar.

Dewan juga menyarankan agar pihak eksekutif bisa mejelaskan apa alasan menaikkan penyertaan modal bank BPD Bali hingga diangka Rp5 Miliar. Karena berbicara masalah deviden agar diperjelas dahulu berapa rasio yang akan dihasilkan. Padahal dana sebesar Rp5 Miliar ini akan sangat dirasakan jika dialihkan untuk kepentingan yang lain, misal untuk membangun jembatan atau yang lainnya. 

"Kalo dengan penambahan Rp5 miliar saya kurang sependapat. Pandangan saya jangan tergesa - gesa untuk memutuskan. Bank BPD Bali sebaiknya hadir menjelaskan berapa persen posisi keuangan kita karena menyangkut investasi. Rasio ekonomi juga agar dijelaskan oleh BPD. Berapa yang dihasilkan dari penyertaan modal. Ini juga soal pengelolaan wilayah tidak semata-mata mencari untung. Tujuan kita bagaimana agar masyarakat sejahtera," tegas Komang Sudanta anggota fraksi PDIP. 

Lebih jauh, setelah memberikan berbagai masukan dan pertimbangan, dewan Karangasem akhirnya sepakat untuk memberikan penyertaan modal kepada PT. BPD Bali sebesar Rp3 Miliar pada tahun 2025. Sedangkan untuk PT. Jamkrida Bali Mandara disetujui untuk penyertaan modal sebesar Rp1 Miliar. 

Sementara itu, PLT Asisten III, I Wayan Ardika ditemui usai rapat mengakui bahwa memang ada CSR dari bank BPD Bali, namun untuk informasi lebih jelas sebaiknya pihak Legislatif bisa mengagendakan langsung raker bersama bank BPD Bali sehingga mendapatkan informasi yang tepat.

"Ya ada CSR Bank BPD Bali, ketika pemda mengusulkan CSR pasti dikasih, selama ini memang tidak ada diinformasikan kepada dewan," kata Ardika. 

Soal Deviden dari penyertaan modal kepada bank BPD Bali, kata Ardika, sampai tahun 2024, total penyertaan modal kepada Bank BPD Bali mencapai angka Rp.43,5 Miliar dengan hasil deviden yang sudah dibayarkan sebesar Rp.11,5 Miliar lebih. 

"Alasan memasang penyertaan modal Rp5 Miliar tentu dengan sejumlah pertimbangan terutama soal deviden, jadi bagaimanan agar rasionya bisa tetap stabil sehingga kita bisa mempertahankan deviden. Jika dengan angka tersebut saya perkirakan deviden bisa naik lagi sedikit," ungkap Ardika.