Izin Pembangunan Villa di Badung Wajib Sesuai Tata Ruang
beritabali/ist/Izin Pembangunan Villa di Badung Wajib Sesuai Tata Ruang.
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, BADUNG.
Pembangunan villa di Kabupaten Badung tidak bisa dilakukan sembarangan. Seluruh prosesnya harus memenuhi regulasi perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung, Dr Ir I Made Agus Aryawan, menegaskan bahwa setiap izin usaha, khususnya pembangunan akomodasi pariwisata, wajib melalui proses verifikasi ketat yang berlandaskan aturan tata ruang.
Menurutnya, tata ruang menjadi acuan utama dalam penerbitan izin. Jika suatu zona sudah ditetapkan tidak boleh untuk pembangunan villa, maka secara otomatis izin tidak akan dikeluarkan.
“Normanya begitu. Kalau di tata ruang satu zona diizinkan membangun villa, tentu legalitasnya akan keluar. Tetapi kalau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) per kecamatan menyebutkan kegiatan tertentu tidak boleh di zona tertentu, maka mekanisme perizinannya tidak akan bisa keluar,” paparnya belum lama ini di Puspem Badung, Kabupaten Badung.
Selain tata ruang, ada syarat dasar lain yang wajib dipenuhi pelaku usaha sebelum mengantongi izin, yakni persetujuan lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
“Jadi tidak cukup hanya mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). Ada persyaratan dasar yang harus dipenuhi, baru izin bisa diterbitkan,” tambahnya.
Ia juga menegaskan, untuk menyatakan suatu pembangunan legal atau ilegal, harus melalui proses verifikasi dan validasi di lapangan.
“Tidak bisa berandai-andai. Harus kasus per kasus, kita identifikasi dan cek langsung ke lokasi,” ujar Aryawan.
Dengan aturan ketat ini, Pemkab Badung berharap pembangunan villa tetap terkendali, sesuai tata ruang, sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pariwisata.
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/aga
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor