DPRD Bali Minta Kegiatan Hotel Mulia Dibekukan
google.com/ilustrasi
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Polemik keberadaan Hotel Mulia di Kabupaten Badung, Bali terus bergulir. Kalangan dewan di DPRD Bali mendesak agar kegiatan operasional Hotel milik buron kasus cassie Bank Bali, Djoko Tjandra itu dibekukan. "Bekukan dulu Hotel Mulia. Siapa tahu dengan begitu Djoko Tjandra mau kembali ke Tanah Air," kata Arjaya kepada sejumlah wartawan di Denpasar, Bali, Sabtu 11 Agustus 2012.
Pembekuan segala aset Djoko Tjandra di Tanah Air, kata Arjaya, merupakan cara ampuh agar Djoko Tjandra mau kembali ke Indonesia untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
"Sita segala aset Djoko Tjandra untuk Negara, termasuk Hotel Mulia di Bali," tegasnya. "Seorang buron yang menjadi incaran aparat tapi bisa dengan leluasa mengembangkan asetnya di dalam Negeri. Mungkin Djoko Tjandra bilang begini 'duit lu gua ambil, gua bangun di tempat lu, gua dapat izin dan baik-baik saja'. Ini menggelikan," ujar Arjaya.
Menurut Arjaya, Arjaya, proses perizinan Hotel Mulia yang terletak di daerah Sawangan, Nusa Dua, Bali, banyak kejanggalannya. Arjaya mengaku memiliki banyak bukti yang sudah diserahkannya kepada Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Bali dan Polda Bali.
"Belum lagi soal pembebasan tanah yang juga bermasalah. Siapa yang membekingi, siapa yang back-up, tolonglah kita pikir bersama soal kepentingan bangsa yang lebih besar," ucapnya. Keseriusan untuk menangkap, memulangkan dan membekukan aset Djoko Tjandra, kata Arjaya, kini tergantung para penegak hukum. "Nazaruddin bisa ditangkap dan dipulangkan.
Nunun yang tidak lain istri mantan Wakapolri bisa dipulangkan. Kok hanya Djoko Tjandra susah sekali hingga bertahun-tahun. Sekali lagi ini tergantung keseriusan penegak hukum. Jangan sampai hukum kita diinjak-injak seperti itu. Saya minta Pemerintah Pusat segera bekukan Hotel Mulia," tegas Arjaya.
Reporter: bbn/psk
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
