Kalangan DPRD Bali mengapresiasi langkah cepat Polda Bali mengusut kasus kisruh perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemprov Bali yang telah menetapkan dua staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bali .

Meski begitu, anggota Komisi I DPRD Bali Made Sumiati berharap Polda Bali lebih berani dan bergerak cepat mengusut aktor intelektual di balik kasus itu. Srikandi asal Karangasem itu bahkan meminta Polda Bali agar segera memerika Kepala BKD Bali Ketut Rochineng selaku penangggung jawab perekrutan CPNS tersebut.

"Kepala BKD adalah atasan langsung dari dua staf yang dijadikan tersangka itu yang seharusnya tahu kinerja bawahannya. Karenanya  Polda juga perlu memeriksa Kepala BKD. Masak bawahannya bekerja tidak ada tim di atas itu," ujarnya, Kamis (28/2/2013).

Sumiati meyakini pasti ada jenjang hirarki dalam kasus tersebut. Pasalnya, staf BKD melaksanakan tugas tidak mungkin tanpa koordinasi dan sepengetahuan atasannya. "Ada tim penerimaan CPNS yang anggotanya bukan hanya dari BKD, pasti ada jaringan lain dan kalau sudah ada dua tersangka dari staf BKD, sangat memungkinkan ada tersangka yang lain.

Karena ini kerja tim, dalam pengambilan suatu keputusan kelulusan pasti tim yang berbuat bukan satu dua orang," ucap Sumiati yakin. Sumiati juga berkeyakinan ada aktor intelektual di balik kasus CPNS itu. "Jelas pasti ada aktor intelektual karena ini tim yang bekerja. Di sana ada penasehat, koordinator. Itu yang  perlu ditelusuri kembali. Untuk itulah kami mendorong Polda

Bali mengungkap siapa aktor intelektual di balik itu," tegas politisi PDIP itu. Sementara, Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya menyatakan dalam waktu dekat Komisi I akan berkoordinasi dengan Kepala BKD Bali. Langkah itu diambil pasca dua staf BKD ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kisruh CPNS di pemprov Bali. "Kami akan berkoordinasi dengan BKD Bali. Entah mengundang ke dewan atau bagaimana, yang jelas hal itu akan kami koordinasikan,"jelas Arjaya.

Arjaya mengaku sejak awal ia sudah getol dan sudah melakukan hearing dengan Kepala BKD Bali. Bahkan dirinya juga telah memberi data dan informasi ke Polda Bali. "Kasus ini sudah menjadi konsern kepolisian dan  aktor inteletualnya harus diusut. Ke depan kami berharap penerimaan CPNS tidak dijadikan proyek pemerintah. Itu harus dilakukan dengan asas berkeadilan," pintanya.