BERITABALI.COM, KARANGASEM.
Nama I Wayan Geredeg kini muncul kembali. Bahkan, mantan Bupati
Karangasem ini tak main-main ingin memajukan pembangunan
Karangasem, terutama perekonomiannya.
Langkah-langkah awal yang ingin diambil diantaranya memperjuangkan proses pembangunan Dermaga Pesiar Tanah Ampo hasil gagasannya selama dua periode menjadi orang nomor satu di kabupaten ujung Timur Bali itu.
“Dermaga itu sebenarnya proses penyelesaiannya tinggal 30 persen saja. Tapi pengerjaannya terhenti karena terganjal regulasi KPS (red: Undang-Undang kerja sama Suwasta dengan pemerintah,”u ngkap Wakil Ketua Bendahara DPP Golkar itu di temui di rumahnya di Jalan Nenas, Kelurahan Subagan, Karagasem, Sabtu (8/4).
Pernyataan Ketua Pemenangan Golkar Korwil Bali itu, sekaligus menjawab tudingan atas mangkraknya pembangunan Dermaga Tanah Ampo, karena kesalahannya dalam melakukan kajian. Menurutnya, tidak bisa dilanjutkannya pembangunan Dermaga yang menyedot anggaran ratusan miliar itu karena kesalahan pemerintah pusat melalui Bappenas dalam membuat aturan.
Saat itu, kata Geredeg pemerintah pusat sedang mengalami keterbatasan anggaran dan melalui Bappenas pemerintah berupaya mencari bantuan anggaran melalui bank dunia.
“Keinginan pemerintah mendapat bantuan bank dunia memunculkan undang-undang KPS. Dampak dari regulasi ini yakni pada pembangunan dermaga Tabag Ampo. Sekali lagi, Dermaga Cruise Tanah Ampo mangkrak bukan karena kesalahan saya, tapi akibat regulasi KPS yang dibuat Bappenas,” tegasnya.
Saat ini, lanjut Geredeg pembangunan dermaga baru mencapai 70 persen. Agar dermaga tersebut bisa dioperasikan, dalam waktu dekat akan dibangun Jeti Ramdoor, pemegang tali kapal, dan pemanjangan badan dermaga.
“Sekarang sudah masuk proses tander, nominalnya mencapai Rp 52 miliar,” pungkasnya.
